CIREBONINSIDER.COM – Di tengah sorotan nasional mengenai pemerataan akses pengobatan, Pemerintah Kota Cirebon berhasil mencatatkan rapor emas.
Kota Cirebon resmi dianugerahi Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, sebuah pengakuan atas keberhasilan melindungi hampir seluruh penduduknya dalam sistem jaminan kesehatan, Selasa (27/1).
Bukan pencapaian biasa, Kota Cirebon mencatatkan angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 99 persen. Artinya, hampir tidak ada celah bagi warga untuk tidak terlindungi saat kondisi darurat medis menyerang.
Baca Juga:Cirebon Gagal UHC 2025: DPRD 'Suntik' Dana Pokir demi Selamatkan Jaminan Kesehatan WargaKota Cirebon UHC 100 Persen: Anggaran Rp38 Miliar Cair, Berobat Kini Cukup Pakai KTP
Visi 2026: Melampaui Statistik, Mengunci Kualitas
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah cermin dari keberanian anggaran dan sinergi birokrasi. Namun, ia enggan terjebak dalam euforia angka.
”Penghargaan ini milik warga. Tapi ingat, target kita bukan sekadar coverage (cakupan). Tantangan sesungguhnya adalah memastikan layanan di RS dan Puskesmas tidak diskriminatif. Kita ingin warga merasa tenang karena sistem bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya,” ujar Effendi Edo dengan nada optimis.
Ia menambahkan, kunci keberlanjutan program ini di Cirebon terletak pada dua hal: Konsistensi Anggaran dan Integrasi Data.
Dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80%, Cirebon membuktikan bahwa mereka tidak hanya “mendaftar,” tapi juga memastikan mesin perlindungan sosial ini tetap hidup.
Standar Baru Perlindungan Sosial Nasional
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut Cirebon sebagai salah satu benchmark (tolok ukur) nasional.
Efektivitas kepemimpinan daerah menjadi variabel penentu dalam mencapai target RPJMN 2025–2029 yang kini telah melindungi 282,7 juta jiwa secara nasional.
”Peran kepala daerah seperti di Cirebon sangat krusial. Ini bukan hanya soal menyetor iuran, tapi soal kemauan politik untuk memastikan fasilitas kesehatan siap melayani lonjakan peserta dengan standar tinggi,” ungkap Ghufron.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Sapa Warga Pegambiran, Hadirkan Layanan Kesehatan, BPJS, hingga Pembuatan SIMKDM Sebut Tunggakan Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan Aman, Dianggarkan pada APBD Perubahan 2025
Perlindungan Ekonomi Lewat Kesehatan
Dengan status UHC, warga Cirebon kini berada dalam ekosistem kesehatan yang lebih stabil. Program ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi; mencegah warga jatuh ke jurang kemiskinan hanya karena biaya rumah sakit yang selangit.
Pemerintah Kota kini berkomitmen menjadikan sektor kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia. Fokus ke depan? Digitalisasi layanan kesehatan agar antrean fisik di fasilitas kesehatan semakin terkikis. (*)