CIREBONINSIDER.COM – Gerbong kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan istilah Prabowonomics, mulai memakan korban dari kalangan korporasi nakal.
Dalam sebuah langkah berani yang mengejutkan sektor industri, pemerintah resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar tata ruang kawasan hutan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar gertakan administratif.
Baca Juga:Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Sekolah Rakyat 'Senjata Pamungkas' Lawan Kemiskinan EkstremGebrakan Davos: Prabowo 'Jual' Danantara US$ 1 Triliun dan Komitmen Babat Habis Ekonomi Keserakahan
Ini adalah manifestasi nyata dari doktrin kedaulatan sumber daya alam yang diusung oleh Kepala Negara.
”Prabowonomics salah satu implementasinya itu 28 perusahaan yang melanggar dicabut,” tegas Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (26/01/2026).
Audit Kilat Satgas PKH: 4 Juta Hektare “Dibebaskan”
Langkah radikal ini berawal dari pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Januari 2025.
Hanya dalam kurun waktu satu tahun, Satgas yang mengemban misi super-audit ini berhasil mengidentifikasi pelanggaran masif di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Bukan angka yang kecil, Satgas PKH berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan sawit ilegal. Dari luasan tersebut:
– 900.000 Hektare: Dikembalikan menjadi hutan konservasi permanen.- 81.000 Hektare: Didedikasikan khusus untuk habitat gajah di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Langkah ini menempatkan Indonesia kembali sebagai pemimpin konservasi keanekaragaman hayati global, sekaligus membersihkan portofolio investasi SDA dari praktik ilegal.
Baca Juga:Diplomasi 'Kursi Panas' Prabowo di Davos: Kawal Board of Peace Trump demi Kedaulatan PalestinaPresiden Prabowo Instruksikan Reorientasi LPDP: Fokus Agresif pada STEM dan Reformasi Medis
Tragedi Ekologis Sebagai Pemicu
Percepatan pencabutan izin ini tidak lepas dari rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hasil audit kilat di ketiga wilayah tersebut menunjukkan adanya korelasi kuat antara degradasi hutan oleh korporasi dengan frekuensi bencana yang merugikan rakyat kecil.
Presiden Prabowo dilaporkan mengambil keputusan tegas setelah menerima laporan akhir Satgas.
Rincian 28 entitas yang dicabut izinnya meliputi: 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) (Hutan Alam & Tanaman), 6 Perusahaan Tambang & Perkebunan (Pemegang izin PBPHHK).
Strategi “Halus” Prabowo: Sanksi Tegas, Nasib Buruh Aman
Meski bertindak dengan “tangan besi” terhadap pemilik modal yang melanggar, Prasetyo Hadi memberikan catatan penting mengenai aspek kemanusiaan. Ada kekhawatiran bahwa pencabutan izin massal akan memicu badai PHK.