CIREBONINSIDER.COM – Di tengah bayang-bayang pengetatan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengambil langkah kontra-intuitif.
Alih-alih mengerem pembangunan, KDM justru memacu aparat desa untuk melakukan lompatan kreativitas ekstrem.
Dalam pertemuan strategis bersama Apdesi di Bale Pakuan, Jumat malam (23/1/2026), KDM menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah lonceng kematian bagi pembangunan desa, melainkan ujian bagi ketajaman skala prioritas.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Bersihkan BUMD Jabar: Bongkar Borok Kredit Macet Rp6 Triliun dan Skandal Gaji MacetSidak Gunung Ciremai, Dedi Mulyadi Semprot Kepala TNGC Soal Tambang Ilegal dan Proyek Seremonial
Melawan Arus Keterbatasan: Infrastruktur Tetap Jadi Panglima
”Provinsi pun sama, kita sedang ikat pinggang. Tapi saya pastikan, pembangunan desa tidak boleh mandek, terutama infrastruktur. Kita mulai akselerasinya tahun ini!,” ujar KDM dengan nada optimis yang disambut riuh para kepala desa.
Bagi KDM, kecemasan para lurah dan kades mengenai penurunan kualitas pembangunan adalah sinyal yang harus dijawab dengan kepastian kebijakan.
Ia menjanjikan intervensi Pemprov Jabar akan tetap menyasar titik-titik krusial di pelosok desa demi menjaga denyut nadi ekonomi warga tetap stabil.
Strategi AGSB: Ubah Desa Menjadi Entitas Mandiri
Strategi yang diusung KDM bukan sekadar janji lisan. Pemprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah mengunci anggaran khusus sebagai reward bagi desa-desa yang mampu berinovasi secara mandiri melalui Anugerah Gapura Sri Baduga (AGSB).
Daftar Jawara Desa Jabar 2025 (Penerima Dana Segar):- Juara 1 (Rp9 Miliar): Desa Pangauban, Kab. Garut (Pionir Inovasi Digital)- Juara 2 (Rp7 Miliar): Desa Cibiru Wetan, Kab. Bandung- Juara 3 (Rp6 Miliar): Desa Gunung Putri, Kab. Bogor
Sementara pada kategori Kelurahan, Kelurahan Sindangrasa (Ciamis) menyabet posisi puncak berkat keunggulan pelayanan publik dan tata kelola lingkungan yang futuristik.
Tiga Pilar Desa Masa Depan
Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa indikator penilaian AGSB kini jauh lebih progresif untuk menciptakan ekosistem Smart Village:
– Administrasi Digital: Efisiensi pelayanan publik yang memangkas birokrasi.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras: Proyek ‘Asal Jadi’ di Jabar Terancam Tak DibayarBukan Cuma UMP, Dedi Mulyadi Siapkan Senjata Pendidikan dan Rumah Gratis untuk Buruh Jabar
– Kemandirian BUMDes: Desa didorong memiliki “mesin uang” sendiri agar tidak melulu bergantung pada hibah.
– Resiliensi Lingkungan: Fokus pada pengelolaan sampah mandiri dan keberlanjutan ruang hijau.