CIREBONINSIDER.COM – Memasuki hari ketiga pascabencana, pemerintah pusat melakukan langkah “totalitas” dalam penanganan longsor besar yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa keselamatan nyawa warga adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Hingga laporan terbaru per Minggu (25/1/2026), fokus utama tim gabungan tertuju pada 83 warga yang masih dinyatakan hilang tertimbun material tanah.
Baca Juga:KPK Kawal Aset Negara dan Konservasi Lingkungan di Jabar, Kunci Mitigasi Bencana Banjir dan LongsorWakil Wali Kota Cirebon Kunjungi Keluarga Korban Longsor Argasunya, Bawa Bantuan dan Pesan Jaga Lingkungan
Berpacu dengan Waktu di Zona Merah
Bencana yang dipicu intensitas hujan ekstrem sejak Jumat (23/1) malam ini bukan sekadar longsor biasa.
Material lumpur jenuh air menerjang pemukiman warga di Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda pada dini hari, saat evakuasi mandiri sulit dilakukan.
“Kami tidak akan berhenti. Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam non-stop. Masih ada sekitar 80 warga yang kita perjuangkan untuk ditemukan,” ujar Pratikno saat mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di lokasi pengungsian.
Penetapan Status Tanggap Darurat selama 14 hari menjadi payung hukum kuat bagi pemerintah untuk memangkas jalur birokrasi, mempercepat distribusi logistik, dan pengerahan alat berat ke titik-titik krusial.
Strategi Lima Klaster: Mesin Penanganan Terpadu
Kemenko PMK mengaktivasi lima klaster darurat sebagai mesin utama penanggulangan bencana agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih:
– Klaster SAR (Basarnas, TNI, Polri): Mengerahkan 250+ personel elit dan alat berat guna menembus material longsor yang masif.
– Klaster Kesehatan: Menyiagakan RSUD Cililin dan RSUD Soreang sebagai pusat rujukan, lengkap dengan tim trauma healing untuk mengatasi guncangan psikis penyintas.
Baca Juga:Negara 'Gaji' Petani Korban Bencana: Strategi Mentan Amran Pulihkan 98 Ribu Hektare Sawah di SumateraDarurat Lalu Lintas Jabar: Korban Laka 45 Kali Lipat Bencana, KIR Wajib Bengkel Resmi Mulai 2026
– Klaster Logistik: Memastikan dapur umum memproduksi makanan siap saji tiga kali sehari serta menjamin ketersediaan air bersih dan selimut.
– Klaster Perlindungan: Memberikan pendampingan khusus bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan ibu menyusui.
– Klaster Pemulihan: Melakukan pemetaan teknis untuk mencegah risiko longsor susulan mengingat cuaca yang masih fluktuatif.
Solusi Jangka Panjang: Relokasi dan Keamanan Warga
Bencana ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata ruang di zona rawan. Menko PMK mengungkapkan bahwa rencana relokasi warga sudah masuk dalam pembahasan serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.