CIREBONINSIDER.COM – Wajah pendidikan Indonesia bersiap mengalami perombakan total pada 2026.
Pemerintah resmi mematok anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun. Sebuah rekor fiskal yang dirancang untuk memicu ledakan digitalisasi sekaligus menyiram “oase” kesejahteraan bagi ratusan ribu guru non-ASN di seluruh pelosok negeri.
Investasi SDM: Bukan Sekadar Angka, Tapi Lompatan Kuantum
Dalam lima tahun terakhir, kenaikan anggaran sebesar 41,7% (dari Rp542,8 T di 2022) menunjukkan bahwa sektor pendidikan bukan lagi pelengkap APBN, melainkan mesin utama menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:Bukan Cuma UMP, Dedi Mulyadi Siapkan Senjata Pendidikan dan Rumah Gratis untuk Buruh JabarJabar 'All Out' di Indramayu: Ribuan Mahasiswa Unpad Diterjunkan Jadi Agen Perubahan Ekonomi dan Pendidikan
Namun, bukan jumlah uangnya yang menjadi sorotan utama, melainkan pergeseran paradigmanya. Dari sekadar “akses sekolah” menuju “kualitas berbasis teknologi”.
Migrasi Digital 2026: Membedah Proyek 288 Ribu Sekolah
Pemerintah tidak lagi bermain di pinggiran. Tahun 2026 akan menjadi saksi Migrasi Digital terbesar dalam sejarah edukasi nasional.
– Target Utama: 288.865 sekolah akan diintegrasikan ke dalam ekosistem pembelajaran digital.
– Infrastruktur Fisik: Sebanyak 11.744 sekolah akan direvitalisasi demi menjamin ruang kelas tidak hanya canggih, tapi juga aman secara struktural.
– Link and Match: Sektor vokasi diperkuat melalui 750 SMK Teaching Factory, memastikan lulusan SMK tidak lagi menyumbang angka pengangguran, melainkan menjadi pemain siap pakai di industri.
Kesejahteraan Guru: Menghapus Stigma ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’
Salah satu entitas paling krusial dalam draf kebijakan ini adalah keberpihakan pada 798.905 guru non-ASN. Alokasi tunjangan khusus bagi mereka adalah sinyal bahwa pemerintah mulai mendengar jeritan di akar rumput.
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” mustahil tercapai jika pengajarnya masih bergulat dengan kebutuhan dasar.
Langkah ini diprediksi akan menjadi game changer dalam menjaga moralitas pendidik di daerah terpencil.
Baca Juga:Ironi Lumbung Pangan: Lucky Hakim Sentil Rendahnya Pendidikan, Gandeng ICMI "Ubah Nasib" Petani IndramayuAwas Bumerang Regulasi! Kemenag Rilis 4 Pedoman Pendidikan Inklusif, Status Guru Pembimbing Khusus Digugat
Analisis Tajam: Waspada Jebakan ‘Gimmick’ Perangkat Keras
Meski angka Rp769,1 triliun terlihat sangat menjanjikan, tantangan nyata ada pada Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp264,6 triliun.
Publik perlu mengawal apakah dana ini benar-benar berubah menjadi kecepatan internet dan kompetensi guru, atau justru menguap dalam birokrasi pengadaan laptop yang tidak tepat sasaran.
Tanpa pengawasan ketat, digitalisasi berisiko menjadi jurang baru bagi sekolah yang belum tersentuh listrik stabil.(*)