CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tancap gas mengamankan pundi-pundi daerah.
Memasuki awal 2026, tim khusus dibentuk untuk membedah ulang seluruh portofolio aset daerah demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jabar, Norman Nugraha, mengonfirmasi bahwa audit ini menyasar seluruh skema kerja sama, baik sewa murni maupun pemanfaatan oleh pihak ketiga.
Baca Juga:Kuningan Punya 3 Perda Baru, Lindungi Produk UMKM dan Transformasi BPRD Jadi Perseroda demi Genjot PADHadiri Rembug Fiskal APEKSI, Wali Kota Cirebon Dorong Inovasi Pendapatan Asli Daerah
”Kami tidak hanya melihat angka, tapi juga fungsionalitas. Evaluasi mencakup penyesuaian nilai sewa (appraisal) hingga ketepatan peruntukan lahan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Norman saat ditemui di Bandung, Selasa (20/1/2026).
Membidik Aset ‘Lahan Emas’ yang Underperform
Pemerintah nampaknya tak ingin lagi ada aset yang ‘tidur’ atau dihargai di bawah standar pasar. Sejumlah titik krusial yang selama ini menjadi ikon komersial Jawa Barat kini berada di bawah pengawasan ketat.
Beberapa aset “Kelas Kakap” yang masuk daftar evaluasi meliputi:
– Kawasan Komersial Gasibu: Lahan strategis di Jl. Diponegoro yang saat ini ditempati jaringan hotel internasional, Pullman dan Ibis.
– Sektor Leisure dan Sports: Kawasan elit Bandung Giri Gahana (BGG) di Sumedang serta Lapangan Golf Arcamanik di Kota Bandung.
– Aset Pariwisata: Kawasan Pondok Seni Pangandaran yang memiliki nilai historis dan ekonomi tinggi di pesisir selatan.
Norman menekankan, sinkronisasi harga sewa dengan nilai pasar terbaru adalah kunci. “Kami ingin memastikan aset-aset ini memberikan kontribusi maksimal, tidak ada lagi status underperform bagi lahan milik rakyat,” tegasnya.
Pivot Strategis: Aset Daerah untuk Makan Bergizi Gratis
Menariknya, evaluasi ini tidak melulu soal cuan. Pemprov Jabar melakukan manuver progresif dengan menyisipkan misi sosial-nasional.
Baca Juga:Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Sekolah Rakyat 'Senjata Pamungkas' Lawan Kemiskinan EkstremKPK Kawal Aset Negara dan Konservasi Lingkungan di Jabar, Kunci Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor
Sebagian lahan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal akan dialihfungsikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).Lahan-lahan tersebut bakal diplot sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Kami menyiapkan karpet merah bagi program gizi nasional. Aset yang menganggur bisa kita kerjasamakan untuk pembangunan SPPG. Ini adalah bentuk sinergi pusat dan daerah yang nyata,” tambah Norman.