CIREBONINSIDER.COM – Langkah awal Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung menghentak publik. Dalam rapat koordinasi perdana yang berlangsung tensi tinggi, Dedi melakukan “bedah total” terhadap kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang dinilai tengah dalam kondisi darurat manajemen.
Dedi menegaskan, di bawah kepemimpinannya, BUMD bukan lagi tempat “parkir” kepentingan politik, melainkan mesin pelayanan publik yang harus sehat secara finansial.
Sentilan Pedas: BUMD Bukan Tempat Bagi-bagi Jabatan
Membuka arahannya, Dedi Mulyadi memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran direksi. Ia menggarisbawahi bahwa penunjukan jabatan di masa depan hanya mengenal satu indikator: Kompetensi.
Baca Juga:KPK Bantah Klaim RK Tidak Tahu Dugaan Korupsi Bank BJB, Saksi Ungkap Laporan Sampai ke Eks Kepala DaerahKPK Periksa RK Terkait Iklan BJB Rp222 Miliar, Akhir Penantian 267 Hari sejak Penggeledahan
”BUMD bukan lagi tempat bagi-bagi jabatan untuk tim sukses atau lingkaran politik. Fungsinya jelas: melayani kebutuhan dasar rakyat yang tidak tersentuh swasta, seperti air bersih dan sampah,” tegas Dedi.Dedi juga melontarkan logika manajemen yang menohok.
Menurutnya, BUMD boleh saja tidak meraup untung besar asal layanannya prima. Namun, menjadi sebuah kejahatan jika perusahaan terus merugi, utang menumpuk menjadi beban rakyat, sementara gaji direksi tetap mengalir mewah.
Skandal Bank BJB: Lubang Kredit Macet Rp6 Triliun
Sorotan paling tajam tertuju pada Bank BJB. Dedi membongkar adanya kecerobohan fatal dalam penyaluran kredit skala nasional tanpa agunan yang memadai.
Akibatnya, muncul potensi restrukturisasi kredit macet yang mencapai angka fantastis: Rp6 triliun. Angka ini dinilai mencederai integritas perbankan daerah yang seharusnya menjadi motor ekonomi warga Jawa Barat, bukan malah berisiko di luar wilayah.
Opsi Radikal untuk Bandara Kertajati (BIJB)
Kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati juga berada di ujung tanduk. Meski sudah disuntik modal Rp1,7 triliun, BIJB justru terjerat utang Rp2 triliun.
Enggan berwacana tanpa hasil, Dedi memunculkan opsi radikal:- Serahkan ke Pusat: Pengelolaan dialihkan ke pemerintah pusat.- Pangkalan TNI AU: Difungsikan sebagai pangkalan militer.- Pusat Industri Pertahanan: Terintegrasi dengan PT Pindad, PTDI, dan Dahana.
Krisis di Agro Jabar dan Nasib Miris Karyawan
Kondisi memprihatinkan turut terungkap di PT Agro Jabar. Perusahaan ini menanggung utang Rp34 miliar pasca-pandemi. Dampaknya sangat nyata: karyawan dilaporkan belum menerima gaji selama lima bulan.