CIREBONINSIDER.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris dengan capaian yang melampaui sekadar seremoni diplomatik.
Membawa pulang komitmen investasi senilai £4 miliar (sekitar Rp90 triliun), Prabowo mengukuhkan arah kebijakan luar negerinya yang pragmatis: setiap perjalanan dinas harus berujung pada kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kunjungan ini menitikberatkan pada tiga pilar utama: kedaulatan maritim, hilirisasi sumber daya manusia, dan penegakan hukum lingkungan.
Baca Juga:Sumedang Bidik Investasi lewat Kepastian Hukum di Pertemuan Notaris JabarTekan Pengangguran Cirebon-Indramayu, DPRD Jabar Beberkan Syarat Investasi Harus Padat Karya
Gebrakan Maritim: Produksi 1.582 Kapal di Dalam Negeri
Salah satu poin paling krusial adalah kesepakatan pembangunan 1.582 kapal nelayan. Berbeda dengan kebijakan masa lalu yang cenderung bergantung pada impor, kali ini Pemerintah Indonesia memastikan adanya transfer teknologi.
”Seluruh kapal ini akan diproduksi dan dirakit di Indonesia,” tegas Seskab Teddy di Bandara Stansted, London (21/01/2026).
Proyek ambisius ini diproyeksikan bakal menyerap 600.000 tenaga kerja, menciptakan efek domino ekonomi bagi industri galangan kapal nasional dan komunitas nelayan.
Transformasi SDM: Menggandeng ‘Ivy League’ Inggris
Presiden Prabowo juga melakukan langkah “jemput bola” untuk mengatasi ketertinggalan kualitas pendidikan tinggi.
Melalui pertemuan strategis dengan perwakilan Russell Group dan 24 profesor dari universitas elit seperti Oxford, King’s College London, dan Imperial College, disepakati kerja sama pembangunan 10 kampus baru di Indonesia.
Fokus utama pembangunan kampus ini adalah bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dan Kedokteran. Strategi ini bertujuan untuk:
– Mendirikan kampus cabang (satellite campus) universitas Inggris di tanah air.
– Program pertukaran dosen dan peneliti secara intensif.
– Akselerasi peringkat universitas Indonesia menuju standar global.
Ketegasan Domestik dari London: Cabut Izin Perusahaan Nakal
Meski berada di tengah jadwal padat bersama Raja Charles III dan PM Keir Starmer, kendali pemerintahan tetap berada dalam genggaman Prabowo.
Baca Juga:Tekan Pengangguran Cirebon-Indramayu, DPRD Jabar Beberkan Syarat Investasi Harus Padat KaryaWest Java Investment Summit 2025: Momentum Kota Cirebon Tingkatkan Daya Tarik Investasi
Melalui konferensi video, Presiden memimpin rapat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Hasilnya tanpa kompromi: Prabowo menginstruksikan pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti merusak ekosistem hutan.
Langkah ini menegaskan bahwa masuknya investasi asing senilai Rp90 triliun tidak berarti Indonesia melonggarkan standar lingkungan.