CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali membuktikan komitmennya dalam keterbukaan informasi. Bukan sekadar laporan berkala, Pemprov Jabar merilis posisi saldo kas daerah secara real-time.
Per Selasa sore (20/1/2026), Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jawa Barat mencatatkan saldo likuid yang impresif: Rp723.543.656.966.
Langkah berani ini diambil untuk mempertebal public trust. Di era digital, keterbukaan bukan lagi pilihan, melainkan standar wajib untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga:TEROBOSAN BEKASI! Kunci Integrasi Dana CSR 7.862 Perusahaan Raksasa untuk Penopang APBD Pembangunan DaerahSupremasi Inovasi Jawa Barat: Akselerasi PAD Rp1,1 Triliun dan Rekor Terinovatif di IGA 2025
Bedah Pundi-Pundi: Otomotif Masih Jadi “Mesin Uang”
Dinamika ekonomi warga Jawa Barat terlihat jelas dari aliran dana yang masuk. Sektor otomotif masih menjadi tumpuan utama, membuktikan bahwa geliat mobilitas masyarakat adalah nafas pendapatan daerah.
– Suntikan PKB: Pajak Kendaraan Bermotor menyetor dana segar hingga Rp18,39 miliar.
– Akselerasi BBNKB: Bea Balik Nama menyusul dengan kontribusi signifikan sebesar Rp11,32 miliar.
– Sokongan Pusat: Dana Bagi Hasil (DBH) memperkuat kas dengan kucuran Rp11,23 miliar.
Tak hanya dari aspal jalanan, kekayaan alam Jabar turut berbicara. Mulai dari Pajak Air Permukaan senilai Rp744,7 juta, hingga Opsen Pajak Mineral dan Retribusi Daerah yang terus menunjukkan tren positif.
Semua potensi, mulai dari bahan bakar hingga alat berat, kini dipacu untuk memastikan pendapatan daerah tergarap maksimal tanpa celah.
Alokasi Belanja: Menjaga Nadi Pelayanan Publik
Uang rakyat kembali ke rakyat. Di sisi pengeluaran, Pemprov Jabar mengucurkan Rp33,82 miliar dalam satu hari untuk memastikan roda pemerintahan tetap berputar stabil. Alokasi taktis ini menjadi jaminan bahwa mesin pelayanan publik tidak akan tersendat.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Pastikan Tunda Bayar Pemprov Jabar Rp621 Miliar Lunas Januari IniSidak Gunung Ciremai, Dedi Mulyadi Semprot Kepala TNGC Soal Tambang Ilegal dan Proyek Seremonial
Fokusnya jelas dan terukur:- Fasilitas kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.- Administrasi kependudukan dipastikan berjalan tanpa hambatan birokrasi.- Infrastruktur dasar terus dirawat demi kenyamanan warga.
”Pengelolaan kas dilakukan secara presisi untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran,” tulis pernyataan resmi Pemprov Jabar.
Angka ini menjadi bukti nyata bahwa manajemen arus kas (cash flow) Jawa Barat tidak hanya sehat, tapi juga sangat terkendali.
Analisis: Lebih dari Sekadar Angka
Publikasi harian RKUD ini adalah Early Warning System. Ini adalah instrumen pengawasan di tangan rakyat, di mana setiap warga bisa ikut memantau sejauh mana uang pajak mereka bekerja.