CIREBONINSIDER.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) pada Kamis (15/1/2026).
KDM tak mampu membendung amarahnya saat menyaksikan kerusakan hutan yang kian parah akibat aktivitas penambangan batu ilegal.
Kritik Pedas: Pohon Mati karena Hanya Proyek Seremonial
Tensi memanas saat KDM bertemu langsung dengan Kepala Balai TNGC, Mamat Rahmat, di lokasi bekas galian batu wilayah Pasawahan.
Baca Juga:Bansos Rp3 Juta Per KK Cair! Cara Pemprov Jabar "Oksigeni" Ekonomi Warga Bogor Barat Usai Tambang TutupKopdes Merah Putih Resmi Kelola Tambang dan Sawit, Kemitraan Strategis GP Ansor
KDM mengkritik keras pola pemulihan hutan yang dianggapnya hanya sekadar formalitas tanpa keberlanjutan.
”Menanam pohon di daerah gundul itu kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan? Gundul begini, Pak! Karena kegiatannya hanya orientasi proyek. Setelah nanam, ditinggalkan, tidak diurus. Menanam pohon seremonial itu tidak akan tumbuh,” tegas KDM dengan nada tinggi.
Meskipun TNGC berada di bawah otoritas pemerintah pusat, KDM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan tinggal diam.
Menurutnya, urusan tanah dan air adalah urusan hidup rakyat Jawa Barat yang harus dilindungi tanpa hambatan birokrasi.
Solusi Radikal: Alih Profesi Penambang Menjadi Petugas Hutan
Tak sekadar meluapkan amarah, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menawarkan skema pemulihan revolusioner. Ia berencana merangkul para penambang batu ilegal untuk beralih profesi menjadi penjaga alam.
Skema Pemberdayaan Masyarakat KDM:
– Sasaran: Warga lokal yang sebelumnya terlibat penambangan ilegal.
– Lahan: Setiap warga bertanggung jawab mengelola 2 hektare lahan gundul di area TNGC.
Baca Juga:KPK Kawal Aset Negara dan Konservasi Lingkungan di Jabar, Kunci Mitigasi Bencana Banjir dan LongsorBelajar dari Tragedi Sumatera, Gubernur Dedi Mulyadi Targetkan 'Revolusi Hijau' di Lereng Gunung Jabar
– Kompensasi: Gaji bulanan sebesar Rp1,5 juta yang bersumber dari anggaran Pemprov Jabar.
– Target: Kontrak selama 4 tahun hingga pohon dipastikan tumbuh mandiri dan besar.
“Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengomersilkannya. Saya akan kerahkan anggaran untuk menggaji rakyat agar menanam pohon. Kalau hanya diserahkan ke (birokrasi) TNGC, pohonnya tidak jadi-jadi,” cetusnya.
Soroti Pencurian Kayu Sonokeling
Selain masalah tambang, KDM mencium adanya kelemahan pengawasan terkait maraknya pencurian kayu Sonokeling. Ia mempertanyakan efektivitas patroli hutan yang dinilai sering “kecolongan”.
”Bagaimana ceritanya orang menebang kayu sampai tidak ketahuan? Itu berarti kurang patroli. Bila perlu, Pemprov Jabar akan menambah personel untuk membantu pengawasan,” tambahnya.