CIREBONINSIDER.COM – Menghadapi dinamika ekonomi di awal tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memperketat pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.
Langkah ini diambil guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman kenaikan harga komoditas pangan yang kerap terjadi di masa transisi tahun.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual pada Senin (12/1/2026), Pemkab Indramayu menyatakan komitmennya untuk menjalankan instruksi pusat secara masif.
Baca Juga:Wawali Cirebon Sebut Ancaman Inflasi Bukan Cuma Pangan, Minta Harga Kebutuhan Dasar Lain Ikut DikendalikanKendali Inflasi Pangan, Pemkab Cirebon Gelar GPM Rutin Jamin Harga Pokok Terjangkau Warga
Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), hadir mewakili Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Suwenda.
Mewaspadai ‘Volatile Foods’ di Tengah Cuaca Ekstrem
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan laju inflasi pada kelompok volatile foods atau komponen pangan bergejolak.
Inflasi nasional saat ini masih berada dalam zona aman rentang sasaran target 2,5 ± 1%. Namun faktor cuaca dan hambatan distribusi menjadi tantangan nyata di lapangan.
”Kita tidak boleh lengah. Komoditas seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah menjadi perhatian khusus karena harganya sangat bergantung pada kelancaran pasokan dan kondisi iklim,” ungkap salah satu poin penting dalam arahan rapat tersebut.
Enam Mandat Mendagri untuk Daerah
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kembali enam langkah konkret yang harus dieksekusi oleh setiap kepala daerah untuk menjaga angka inflasi tetap stabil:
1. Operasi Pasar Murah: Penetrasi langsung ke titik-titik rawan kenaikan harga.
2. Sidak Pasar & Distributor: Memastikan tidak ada penimbunan stok oleh pihak tak bertanggung jawab.
3. Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Memperkuat suplai dari daerah surplus ke daerah defisit.
4. Gerakan Tanam Pangan: Mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.
5. Penyaluran Bansos: Membantu kelompok masyarakat paling terdampak.
Baca Juga:3.300 Mahasiswa Unpad KKNM di Indramayu-Sumedang, Sekda Jabar dan Lucky Hakim Perkuat Strategi Anti-MiskinEmas Cair dari Dapur: Cara Warga Indramayu Ubah Jelantah Jadi Saldo Tabungan
6. Subsidi Transportasi: Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memangkas biaya logistik pangan.
Pemantauan Digital Melalui Sistem SP2KP
Menanggapi arahan pusat, Pemkab Indramayu mengandalkan teknologi untuk melakukan deteksi dini. Melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pergerakan harga di berbagai pasar tradisional di Indramayu dipantau secara harian dan real-time.