CIREBONINSIDER.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan tegas menyikapi sengkarut tunda bayar proyek pembangunan tahun anggaran 2025.
Demi menjaga efisiensi anggaran, Dedi Mulyadi memastikan pelunasan sisa tagihan senilai Rp621 miliar tidak akan dicairkan begitu saja tanpa melalui proses audit kualitas yang ketat.
Ancamannya jelas: kontraktor yang menyerahkan pekerjaan dengan spesifikasi rendah atau kualitas “asal-asalan” tidak akan menerima pembayaran penuh.
Baca Juga:Bukan Cuma UMP, Dedi Mulyadi Siapkan Senjata Pendidikan dan Rumah Gratis untuk Buruh JabarDedi Mulyadi Pastikan Tunda Bayar Pemprov Jabar Rp621 Miliar Lunas Januari Ini
Audit Kualitas: Syarat Mutlak Pencairan Dana
Meski likuiditas kas daerah saat ini dalam kondisi siap, Dedi menegaskan bahwa evaluasi lapangan adalah variabel penentu. Skema pembayaran akan diklasifikasikan berdasarkan “rapor” hasil pekerjaan di lapangan.
”Pembayaran dilakukan setelah Pemprov Jabar tuntas mengaudit hasil pekerjaan. Dari sana akan terlihat kategorinya: sangat baik, baik, atau kurang memuaskan,” tegas Dedi Mulyadi di Bandung, Minggu (12/1).
Mantan Bupati Purwakarta ini menekankan prinsip keadilan anggaran. Baginya, setiap rupiah dari pajak rakyat harus terwujud dalam fasilitas publik yang berkualitas tinggi dan tahan lama.
”Untuk pekerjaan yang kualitasnya buruk, kami tidak akan membayarkan seluruh tagihannya,” tambahnya dengan nada lugas.
Belajar dari Krisis Kas Rp500 Ribu
Langkah preventif ini diambil sebagai respons atas catatan kritis pada akhir tahun 2025. Jawa Barat sempat mengalami momen langka dalam 80 tahun sejarahnya.
Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jabar sempat menyentuh angka Rp500.000, yang memicu penundaan pembayaran tagihan pihak ketiga sebesar Rp621 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh proyeksi pendapatan yang terlalu agresif. Namun tidak terealisasi sepenuhnya di akhir tahun.
Baca Juga:Jabar Larang Total Kelapa Sawit, Dedi Mulyadi Perintahkan Ganti ke Tanaman KerasKiamat Sawit di Cirebon! Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Lahan di Cigobang Segera 'Dibongkar'
”Target pendapatan dipasang sangat progresif, begitu pula belanjanya. Ternyata realisasi pendapatan berada di bawah target sehingga terjadi tunda bayar,” jelas Herman.
Libatkan Netizen sebagai ‘Auditor’ Rakyat
Transformasi menarik dalam pengawasan proyek kali ini adalah keterlibatan publik. Dedi Mulyadi secara terbuka mengajak warga Jawa Barat untuk menjalankan fungsi pengawasan partisipatif melalui media sosial.
Pendekatan ini menjadi strategi transparansi unik, di mana masyarakat bisa melaporkan langsung infrastruktur yang rusak sebelum waktunya atau yang pengerjaannya mencurigakan.