CIREBONINSIDER.COM – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melayangkan peringatan keras bagi korps advokat di awal tahun 2026.
Seiring dimulainya era baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP), integritas pengacara kini menjadi pertaruhan hidup-mati dalam ekosistem peradilan Indonesia.
”Ada peristiwa krusial di awal 2026 ini. Tugas advokat semakin berat dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Yang paling fundamental adalah soal etik,” tegas Supratman dalam pelantikan pengurus Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) 2025-2030 di Graha Pengayoman, Jumat (09/01).
Baca Juga:Bukan Pasal Karet? Ternyata Hanya 6 Lembaga Ini yang Bisa Melapor di bawah KUHP BaruUU KUHP dan KUHAP 2026 Berlaku: Cara Bedakan Kritik vs Penghinaan agar Tak Dipidana
Integritas: Benteng Terakhir Advokat
Supratman menekankan bahwa di tengah penguatan posisi hukum advokat dalam regulasi baru, godaan penyimpangan akan semakin besar. Ia meminta setiap anggota HAPI tidak menjadikan etika hanya sebagai hiasan AD/ART organisasi.
”Etik harus terinternalisasi di jiwa dan pikiran. Ini adalah roh profesi. Tanpa etika, advokat hanya akan menjadi ‘mesin’ hukum tanpa nurani,” ujarnya.
Menurutnya, kepuasan klien tetap harus berada di bawah payung kepastian hukum dan HAM. Berikut poin-poin krusial yang ditegaskan Menteri Hukum:
– Amanah Konstitusi: Advokat wajib memastikan asas praduga tak bersalah benar-benar tegak.
– Garda HAM: Melindungi klien dari segala bentuk intimidasi dalam koridor hukum.
– Up-skilling: Peningkatan kompetensi berkelanjutan adalah kewajiban agar tidak gagap menghadapi transisi hukum nasional.
Mendobrak Elitisme Peradilan
Tak berhenti di urusan etik, Supratman juga menantang HAPI untuk menghapus stigma bahwa pengacara berkualitas hanya milik orang kota. Ia mendorong para advokat untuk bersinergi dengan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini telah merambah hingga ke pelosok desa.
Baca Juga:Revolusi Transparansi: UU KUHAP 2025 Wajibkan Rekaman CCTV di Ruang Periksa, Penyidik Nakal Terancam PidanaKUHAP Baru: Mengapa Penangkapan dan Penahanan Tak Perlu Izin Pengadilan? Ini Penjelasan Wamenkum
”Kami membina paralegal dan hakim juru damai desa agar akses keadilan merata. Saya harap HAPI tidak hanya berjaya di perkotaan, tapi hadir memberi dampak nyata di seluruh pelosok negeri,” tambah Supratman.
Sinergi Bantuan Hukum Gratis
Kementerian Hukum membuka pintu lebar bagi HAPI melalui skema Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Fokusnya jelas: memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin.
”Seorang advokat harus memastikan HAM berjalan sesuai koridor. Dengan kolaborasi kuat, kita pastikan negara hadir memfasilitasi keadilan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya. (*)