CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengonfirmasi adanya kewajiban belanja pembangunan senilai Rp621 miliar yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga di akhir tahun anggaran 2025.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjamin seluruh tunggakan tersebut akan rampung dibayarkan pada bulan pertama tahun 2026. Meski dipicu oleh dinamika fiskal pusat, ia memastikan hak para mitra kerja akan segera terpenuhi.
Penyebab Utama: DBH Pusat Macet Rp400 Miliar
Dalam keterangannya di Bandung, Rabu (7/1/2026), Dedi menjelaskan bahwa defisit arus kas ini merupakan dampak domino dari belum disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat secara penuh.
Baca Juga:Jabar Larang Total Kelapa Sawit, Dedi Mulyadi Perintahkan Ganti ke Tanaman KerasKiamat Sawit di Cirebon! Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Lahan di Cigobang Segera 'Dibongkar'
”Ada hak Jawa Barat sekitar Rp400 miliar yang tidak disalurkan pusat pada tahun 2025. Seandainya uang ini masuk tepat waktu, maka potensi tunda bayar ini dipastikan tidak akan terjadi,” tegas Dedi.
Dedi meminta para mitra kerja dan masyarakat tidak khawatir. Ia menekankan bahwa kondisi ini murni masalah teknis waktu penyaluran anggaran (timing) dan bukan karena ketiadaan dana atau kegagalan anggaran.
Skema Pelunasan: Andalkan Kas Januari Rp2 Triliun
Pemprov Jabar telah menyusun strategi pelunasan yang terukur. Optimisme ini didasarkan pada proyeksi pendapatan daerah yang masuk ke kas pada Januari 2026 yang mencapai Rp2 triliun.
Berikut adalah rincian alokasi dana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut:
– Total Pendapatan Masuk (Januari): Rp2 Triliun.
– Alokasi Belanja Rutin: Rp1,2 Triliun (Gaji ASN, TPP, dan operasional wajib).
– Sisa Kas Bersih: Rp800 Miliar.
– Kewajiban Tunda Bayar 2025: Rp621 Miliar (Dapat ditutupi sepenuhnya).
– Estimasi Surplus Akhir Januari: Rp179 Miliar.
”Dengan perhitungan ini, ketersediaan dana untuk membayar belanja pembangunan yang tertunda di 2025 sudah sangat pasti. Kita lunaskan semua bulan ini,” tambahnya.
Rekor Silpa Terendah: Efisiensi atau Risiko?
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan fakta unik di balik isu tunda bayar ini. Ia menyebut Pemprov Jabar mencatatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 yang sangat ekstrem, yakni hanya Rp500.000.
Angka ini merosot tajam dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya yang biasanya menyentuh angka Rp1 triliun. Menurut Herman, ini adalah indikator bahwa anggaran benar-benar terserap habis untuk pembangunan.