CIREBONINSIDER.COM– Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pergeseran paradigma besar dalam perencanaan daerah.
Tidak lagi menggunakan pola top-down yang kaku, Pemkab Cirebon kini menempatkan kelompok rentan—mulai dari penyandang difabel, lansia, perempuan, hingga anak-anak—sebagai pemegang kendali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik 2026.
Langkah ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan misi besar untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang lebih inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.
Baca Juga:Ini 4 Usulan Prioritas Pemkot Cirebon dalam Musrenbang Provinsi Jabar 2025Tanggul Developer Jebol dan Alur Sungai Menyempit, Wabup Cirebon 'Warning' Pengembang di Mundu
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan komitmennya untuk meruntuhkan “tembok eksklusivitas” yang selama ini membuat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Ia menginginkan wajah Cirebon di tahun 2027 adalah wilayah yang memanusiakan manusia.
“Musrenbang 2026 ini adalah titik balik. Kami memastikan mereka yang selama ini suaranya ‘sayup-sayup’ atau bahkan terabaikan, kini memiliki kursi utama untuk menentukan arah kebijakan daerah,” tegas Imron saat membuka forum di Cirebon, Selasa (6/1/2026).
Memutus Rantai ‘Aspirasi Titipan’
Selama ini, isu disabilitas dan lansia sering kali hanya menjadi pelengkap atau sekadar “titipan” di dokumen pembangunan tanpa realisasi yang menyentuh akar masalah.
Melalui mekanisme bottom-up planning, Pemkab Cirebon berupaya membedah kebutuhan riil dari lapangan.
Imron menjelaskan, pendekatan inklusif ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik individu.
Fokusnya adalah memastikan prinsip No One Left Behind (tidak ada satu pun yang tertinggal) benar-benar terimplementasi dalam program kerja nyata, bukan sekadar jargon politik.
Baca Juga:Lautan Manusia di Cirebon Timur: Ribuan Warga 'Kepung' Konser Kemenangan Dede April DA7Kiamat Sawit di Cirebon! Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Lahan di Cigobang Segera 'Dibongkar'
“Kita butuh strategi konkret. Bagaimana perempuan berdaya secara ekonomi, bagaimana anak-anak terlindungi, dan bagaimana rekan-rekan difabel bisa mengakses fasilitas publik tanpa hambatan. Itu yang kita kunci di forum ini,” tambahnya.
Sinergi Lintas Sektor: Mengunci Usulan di RKPD 2027
Salah satu poin krusial dalam Musrenbang Tematik ini adalah penguatan sinergitas antar-kecamatan dan perangkat daerah.
Bupati mengingatkan bahwa usulan hebat dari kelompok rentan akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh integrasi birokrasi yang solid.
Seluruh hasil kesepakatan dalam forum ini nantinya dijadikan landasan hukum dan regulasi yang mengikat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2027.