CIREBONINSIDER.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menutup pintu bagi ekspansi industri kelapa sawit di tanah Pasundan.
Melalui kebijakan terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya melarang penanaman baru, tetapi juga menginstruksikan alih komoditas total bagi lahan sawit yang sudah beroperasi.
Kebijakan drastis ini diformalkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Desember 2025.
Baca Juga:Kiamat Sawit di Cirebon! Gubernur Dedi Mulyadi Perintahkan Lahan di Cigobang Segera 'Dibongkar'Di Hadapan Ribuan Banser, Addin Jauharudin Singgung Dedikasi Gus Dur dan Pengorbanan Sahabat Riyanto
Solusi Ekologi: Migrasi ke Kopi dan Teh
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan realitas geografis. Dengan wilayah yang relatif sempit dan didominasi pegunungan, Jawa Barat dinilai tidak kompatibel dengan karakteristik sawit yang rakus lahan dan air.
”Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, tidak cocok. Kita arahkan ke tanaman yang sesuai habitat kita: teh, karet, kina, dan kopi,” ujar Dedi di Bandung, Rabu (31/12).
Ia menekankan bahwa penggantian komoditas (replanting) adalah solusi harga mati untuk mencegah krisis air permanen. Lahan sawit yang ada saat ini diperintahkan untuk beralih secara bertahap ke tanaman keras yang memiliki fungsi konservasi sekaligus nilai ekonomi tinggi.
Operasi Senyap di Lereng Ciremai
Menariknya, kebijakan ini bukan reaksi mendadak. Dedi mengungkapkan dirinya telah melakukan intervensi senyap sejak enam bulan lalu untuk menjegal proyek sawit di kawasan konservasi.
”Enam bulan lalu ada yang mencoba menanam sawit di lereng kuning Ciremai. Saya hentikan langsung melalui Bupati, meski saat itu tidak saya publikasikan,” ungkapnya.
Langkah ini membuktikan bahwa Pemprov Jabar telah mengidentifikasi ancaman sawit terhadap kawasan resapan air jauh sebelum polemik di daerah lain mencuat ke permukaan.
Sentil Koordinasi Desa: “Jangan Tunggu Dampak Baru Lapor”
Terkait sengketa lahan sawit di Cirebon yang baru-baru ini memicu protes, Dedi menyayangkan putusnya rantai informasi dari tingkat bawah. Ia mengkritik perangkat desa yang cenderung pasif melihat perubahan fungsi lahan di wilayahnya.
Baca Juga:B50 RI: Setop Impor Solar 2026, Siap 'Perang' Harga Sawit Global demi Nilai Rp1.000 TBelajar dari Tragedi Sumatera, Gubernur Dedi Mulyadi Targetkan 'Revolusi Hijau' di Lereng Gunung Jabar
”Kalau di Cirebon kemarin, tidak ada laporan yang masuk. Padahal jika kepala desa melapor sejak awal, masalah bisa selesai sebelum berdampak ke masyarakat. Gubernur bukan paranormal yang tahu segalanya tanpa laporan,” tegas Dedi.