CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kota Cirebon memperkuat benteng toleransi di tengah ancaman hoaks dan polarisasi digital.
Bukan sekadar slogan, keberagaman kini dijadikan sebagai Early Warning System (sistem peringatan dini) untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam dialog antarumat beragama yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, Rabu (24/12/2025).
Baca Juga:Grand Final Nok Hijab IDOLA Cirebon 2025, Wakil Wali Kota: Belajar, Berkarya, dan Jadi Agen Perubahan!Pemkot Cirebon Catat Capaian Inflasi Stabil Sepanjang 2025, Farida: Langkah-langkah Kita di Jalur yang Tepat
Siti Farida menekankan pentingnya transisi dari pola toleransi pasif menuju kolaborasi aktif. Menurutnya, kerukunan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sudah final, melainkan proses yang harus terus dirawat.
“Kami ingin beralih dari sekadar ‘hidup berdampingan’ menuju ‘hidup bersama dalam kerja sama’. Dialog ini jangan hanya muncul saat ada konflik. Justru di saat tenang, dialog harus diperkuat sebagai sistem peringatan dini,” tegas Siti Farida di hadapan tokoh lintas iman.
Ia menambahkan, indikator kemajuan Kota Cirebon tidak hanya dilihat dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari rasa aman warga dalam beribadah.
Melawan Politisasi Agama di Ruang Digital
Menghadapi tantangan era disrupsi, Siti Farida menyoroti bahaya politisasi agama dan hoaks yang kerap merobek tenun sosial.
Ia mengajak para pemuka agama untuk menyelaraskan kesalehan spiritual dengan kesalehan sosial.
“Perbedaan iman jangan jadi penghalang untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan nyata, seperti masalah kesehatan dan lingkungan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon, Buntoro Tirto, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan upaya konkret meningkatkan kapasitas mediasi di tingkat bawah.
Baca Juga:Bicara soal Pajak, Farida: Bukan Tentang Angka, tapi Kontribusi Nyata untuk Kota CirebonBerkah Pemutihan Pajak, Penerimaan Kota Cirebon Tembus Rp1 Miliar/Hari
Sebanyak 44 peserta dari FKUB hingga perwakilan kelurahan dilibatkan dalam penguatan komunikasi ini.
“Kami ingin para tokoh agama menjadi garda terdepan dalam merespons potensi gesekan sosial-keagamaan di tingkat akar rumput dengan persepsi yang sama,” jelas Buntoro.
Langkah ini diharapkan mampu melestarikan falsafah inklusif leluhur Cirebon, sekaligus memposisikan Kota Udang sebagai laboratorium toleransi substantif di Indonesia. (*)