CIREBONINSIDER.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai melunak terkait polemik konsesi tambang yang memicu gejolak di internal organisasi.
Pihak Tanfidziyah kini membuka opsi untuk mengembalikan izin tambang kepada pemerintah sebagai langkah rekonsiliasi demi menjaga marwah dan keutuhan warga Nahdliyin.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Najib Azca, menegaskan bahwa jajaran pengurus pusat, termasuk Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bersikap terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tersebut jika dipandang sebagai jalan keluar terbaik.
Baca Juga:Pj Ketum PBNU KH Zulfa Mustofa Konsolidasikan Jabar: NU Wajib Berkhidmat, Bukan Saling MelemahkanMosi Tak Percaya! Forum Kiai NU Jawa Desak PBNU Segera Gelar Muktamar Luar Biasa
”Kita terbuka, terutama saya terus terang ya, dari Tanfidziyah, dari Ketua Umum Gus Yahya kita terbuka. Kalau itu menjadi solusi (meredam konflik), kenapa tidak,” ujar Najib saat ditemui di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Jumat (19/12/2025).
Menjawab Desakan Tokoh Senior
Sikap terbaru PBNU ini muncul menyusul kuatnya tekanan dari para tokoh senior dan akar rumput. Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj secara tegas meminta agar konsesi tersebut dikembalikan karena dinilai lebih banyak membawa mudarat (keburukan) dan merusak citra organisasi.
Dukungan terhadap seruan Kiai Said juga datang dari putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Dalam peringatan Haul ke-16 Gus Dur di Tebuireng, Yenny menyebut isu tambang telah menjadi api dalam sekam yang memicu perpecahan internal yang serius.
”Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar, yaitu perpecahan. Saya mendukung seruan KH Said yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” tegas Yenny, Kamis (18/12).
Klarifikasi Status Konsesi: “Pemberian, Bukan Permintaan”
Dalam kesempatan tersebut, Najib Azca juga meluruskan persepsi publik mengenai asal-usul izin tambang PBNU. Ia mengklaim bahwa secara institusional, NU tidak pernah “mengemis” jatah tambang.
Keputusan menerima konsesi tersebut merupakan bentuk apresiasi atau pemberian dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di akhir masa jabatannya.
Meski awalnya berniat mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk kemandirian ekonomi umat, PBNU mengakui realitas sosial dan politik di lapangan justru memicu dinamika yang sulit dikendalikan.
Baca Juga:Dualisme PBNU Memanas: Kubu Gus Yahya Tolak Pj Ketum, Rapat Pemakzulan Disebut Langgar AD/ART dan KuorumGus Yahya PBNU: Kemarahan Santri ke Trans7 Adalah Serangan terhadap Kelompok Identitas
”NU itu tidak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi. Ya oke lah, kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi kepentingan hajat umat,” jelasnya.