CIREBONINSIDER.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi dalam agenda penyelamatan aset negara dan konservasi lingkungan.
Langkah proaktif ini diambil sebagai bagian integral dari strategi mitigasi bencana alam yang kerap melanda wilayah Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas kolaborasi strategis di bidang pencegahan korupsi yang beririsan langsung dengan isu lingkungan dan pemanfaatan lahan negara.
Baca Juga:Darurat Lalu Lintas Jabar: Korban Laka 45 Kali Lipat Bencana, KIR Wajib Bengkel Resmi Mulai 2026Hadapi Potensi Bencana, Pemkot Cirebon Tetapkan Masa Tanggap Darurat sejak 1 Oktober 2025 sampai April 2026
Kolaborasi Multisektor untuk Normalisasi Lingkungan
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kunjungannya berfokus pada tiga isu utama: normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan di areal tanah-tanah negara di Jawa Barat.
”Kami ini kan dalam keadaan bencana, dan Jawa Barat sejak saya memimpin sampai sekarang concern (berfokus) pada konservasi maupun penataan lingkungan,” ujar Dedi di hadapan awak media.
Konteks Bencana: Ancaman Lahan Kritis di Jawa Barat
Langkah ini bukanlah tanpa alasan. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi dan intensitas pembangunan tinggi, sering menjadi langganan bencana hidrometeorologi.
Banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan musiman menjadi ancaman yang terus berulang. Terutama di wilayah hulu sungai dan pegunungan.
Kondisi ini diperparah adanya lahan kritis dan dugaan alih fungsi lahan negara. Baik yang dikuasai BUMN maupun kementerian/lembaga, yang mengganggu fungsi resapan air dan tata ruang hijau.
Penyelamatan aset negara yang dikelola secara tidak optimal seringkali berujung pada kerusakan ekologis yang masif.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mengatakan ia mengajak jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (Persero), Perum Perhutani, hingga perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum untuk bersama-sama bertemu dengan KPK.
Baca Juga:Pemkab dan Polresta Cirebon Mulai Siaga Bencana Alam 2025Garut Genjot SLG Kesiapsiagaan Bencana, BMKG: Kita Punya Waktu Emas 6 Detik
”Untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga, dan fungsi-fungsi sungai, hutan, hingga perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga terhindar dari bencana,” tegasnya.
Kolaborasi ini menjadi penting mengingat upaya konservasi dan penataan lingkungan di Jawa Barat seringkali bersinggungan dengan tanah negara yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kementerian/lembaga terkait.