CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengaktifkan mode “Gas Pol” dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Untuk memastikan ketersediaan layanan dasar infrastruktur, Pemkab Cirebon kini mulai menayangkan proses lelang untuk 31 paket pekerjaan infrastruktur yang sedianya baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Langkah percepatan lelang dini ini diambil untuk menjamin alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dapat terserap secara optimal. Targetnya, proyek fisik dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2026.
Baca Juga:Cirebon Pangkas Belanja Rutin APBD 2025: Fokus 96% Serapan untuk Infrastruktur JalanWali Kota Cirebon Diapresiasi DPR RI: Gebrakan Infrastruktur dan Pelayanan Jemput Bola Jadi Sorotan
Strategi ini sekaligus bertujuan memutus siklus historis keterlambatan pekerjaan yang kerap menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Bupati Cirebon, Imron, di Cirebon, Rabu (4/12/2025), secara terbuka menyatakan percepatan ini adalah upaya optimalisasi pelaksanaan program pembangunan.
Ia menilai, penundaan proyek tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas hasil pembangunan.
“Sekarang dari awal sudah kita lakukan lelang. Ada 31 titik yang dilelang. Percepatan pelaksanaan proyek ini penting agar aktivitas ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat melalui kelancaran transportasi dan distribusi barang,” kata Imron.
Anggaran Terbesar untuk DPUTR di Tengah Pemangkasan Dana
Imron menjelaskan, anggaran sebesar Rp200 miliar untuk DPUTR tersebut diprioritaskan utama untuk peningkatan jalan dan jembatan di berbagai wilayah.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur yang masih cukup besar, baik pada ruas yang rusak berat maupun sedang, akan diselesaikan secara bertahap. Bahkan menargetkan sebagian titik tuntas pada 2027.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa lelang dini adalah strategi fiskal untuk mendongkrak perekonomian lokal.
Baca Juga:Target Ambisius Cirebon: 70 Ide Inovasi Diolah Jadi 'Mesin' Penggerak PembangunanCiptakan 1,3 Juta Pekerja, Kopdes Merah Putih Genjot Pembangunan Gudang dan Rekrut 9.104 Posisi
Percepatan realisasi belanja ini, lanjutnya, memiliki dampak langsung terhadap serapan tenaga kerja serta aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi pembangunan.
Hendra tidak memungkiri bahwa ambisi infrastruktur ini dihadapkan pada tantangan berat. Kondisi keuangan Pemkab Cirebon pada 2026 terpengaruh oleh pengurangan dana transfer dari pusat.
”Namun, pemerintah daerah tetap berkomitmen memprioritaskan belanja modal untuk DPUTR. Porsi anggaran DPUTR menjadi yang terbesar di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, sebagai bentuk komitmen kami terhadap layanan dasar infrastruktur,” tegasnya.