”Sedangkan bagian lain, seperti urusan rolling stock (sarana kereta), bukan menjadi tanggungan Kemenkeu. Itu akan ditanggung BPI Danantara,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Fokus Operasional vs Infrastruktur
Dengan skema tersebut, BPI Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung.
Sementara itu, Pemerintah (melalui Kemenkeu) akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur yang mendukung jalannya layanan kereta cepat tersebut.
Baca Juga:Menkeu Purbaya Tolak Keras Legalisasi Thrifting Ilegal meski Pedagang Janji Bayar PajakMenkeu 'Sidak' Acak! 28 Ribu Aduan Warga via WA 'Lapor Pak Purbaya' Langsung Ditindaklanjuti
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa belum ada keputusan final terhadap pembahasan skema pembagian beban ini. Skema inilah yang akan menjadi proposal utama yang dibawa Rosan dan Purbaya ke Beijing.
Keberhasilan misi negosiasi Desember 2025 tersebut akan menentukan beban keuangan negara dan masa depan operasional proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.(*)