Demi Target Ekonomi 8% Prabowo, KDM Sentil Keadilan Fiskal dan Desak PLN Buka Akses Pembayaran untuk BJB

KDM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM). Foto: Humas Pemprov Jabar.

2. Sentilan Keras KDM ke PLN: Akses Pembayaran Bank BJB

KDM juga menyoroti pentingnya kolaborasi BUMN (PLN) dan BUMD (Bank BJB) untuk memperkuat perputaran ekonomi lokal.

“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini Bank BJB belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar (bjb) agar bisa jadi tempat pembayaran listrik warga,” tegasnya.

KDM menekankan, kolaborasi BUMN-BUMD ini vital sebagai bagian dari dukungan terhadap target ekonomi 8% dan perputaran uang daerah.

Peran Infrastruktur dan Transparansi Anggaran

Baca Juga:Pengangkatan Dirut Baru PT Wijaya Raya Perkasa Dinilai Sepihak, Pemegang Saham ProtesKlarifikasi KDM Usai ke BPK: Bantah Intervensi Kasda, Kini Tagih TKD Rp2,45 Triliun yang Tertunda

KDM menjelaskan bahwa keberhasilan LPE Jabar melampaui nasional didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masif dan peningkatan investasi.

Ia mencontohkan, Pemprov Jabar telah memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan 666 kilometer jalan baru yang dibiayai dari pajak kendaraan bermotor.

“Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas infrastruktur serta transparansi pengelolaan keuangan.

“Sejak awal menjabat, saya rutin mempublikasikan kondisi kas daerah setiap hari melalui akun media sosial pribadi,” kata KDM, memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan menciptakan iklim investasi yang nyaman dan akuntabel.

Di samping itu, KDM kembali menekankan perlunya peningkatan produksi pangan dan perluasan investasi di sektor pertanian untuk menjaga stabilitas daerah.

Ia memproyeksikan, manfaat pembangunan yang digenjot akan berdampak signifikan pada 2026 seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi. (*)

0 Komentar