”Sekolah sudah tegas, SMP tidak boleh bawa gawai. Walaupun pada praktik di lapangan ya orang tuanya memberi,” ucapnya.
Hal ini, lanjut Dedi, memperkuat argumen bahwa penyelesaian isu terorisme dan radikalisme di kalangan anak harus dikembalikan pada pola asuh keluarga dalam memfilter arus informasi, bukan hanya regulasi negara.
Data ini sejalan dengan pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko pada 18 November 2025 lalu, yang mengungkapkan terdapat total 110 anak di 23 provinsi yang diduga terrekrut jaringan terorisme. Konsentrasi terbesar berada di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.(*)