CIREBONINSIDER.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan alasan fundamental di balik kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memberikan uang tunai secara langsung kepada orang tua siswa. BGN menegaskan, fokus pemerintah pada penyaluran makanan fisik guna menjamin nutrisi tersampaikan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan di Jakarta pada Rabu (19/11/2025) bahwa strategi arsitektur internal BGN telah menetapkan bahwa uang tunai tidak diberikan kepada orang tua. Hal ini untuk memastikan makanan benar-benar masuk ke mulut penerima manfaat.
”Jika kita simulasikan, orang tua yang memiliki tiga anak, dengan alokasi Rp15.000 per anak, akan menerima sekitar Rp450.000 per hari, atau hampir Rp900.000 per bulan. Angka ini bisa mencapai Rp10-11 juta per tahun,” ujar Tigor.
Baca Juga:Gaji Ahli Gizi MBG Cair Paling Akhir Hari Ini! BGN: Kendalanya Pergeseran Kode Anggaran PPPKBGN Latih 30.000 Penjamah Makanan MBG, 10 Strategi Disiapkan Jamin Keamanan Pangan Nol Insiden
Ia menegaskan, BGN tidak memilih skema tunai karena keyakinan bahwa program ini harus dijalankan dengan memberikan makanan secara langsung kepada anak. Sekaligus menghindari potensi penyimpangan alokasi dana yang seharusnya untuk gizi.
Kunci Tata Kelola di SPPG dan Lampaui Pencapaian Global
Tigor Pangaribuan menekankan bahwa kunci keberhasilan dan tata kelola MBG terletak pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang struktur organisasinya wajib dilengkapi oleh Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.
Saat ini, BGN telah berhasil membentuk 15.363 SPPG di seluruh Indonesia. SPPG ini melayani total 45 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Tigor menyebut pencapaian ini merupakan rekor signifikan. “Jumlah penerima manfaat ini telah melebihi program serupa yang dijalankan oleh Brasil, yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima,” klaimnya.
Keberhasilan masif ini, lanjut Tigor, merupakan buah kerja sama kuat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Termasuk Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menggerakkan Ekonomi Sirkular: Petani Lokal Wajib Jadi Pemasok
Selain menjamin gizi tersalur, Program MBG juga dirancang untuk menciptakan ekonomi sirkular yang kuat di tingkat lokal.
Tigor menjelaskan, strategi besar tata kelola program adalah dengan memberdayakan setiap produsen pangan di wilayah tersebut.