CIREBONINSIDER.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara tegas menyatakan bahwa profesi ahli gizi wajib dilibatkan dalam setiap proses penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penekanan ini dilakukan untuk menjamin kualitas asupan gizi yang terukur dan optimal bagi anak-anak sebagai kunci utama pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang hebat di masa depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025), seiring dengan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program prioritas ini.
Baca Juga:Gaji Ahli Gizi MBG Cair Paling Akhir Hari Ini! BGN: Kendalanya Pergeseran Kode Anggaran PPPKBGN Latih 30.000 Penjamah Makanan MBG, 10 Strategi Disiapkan Jamin Keamanan Pangan Nol Insiden
”MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena nanti (kualitas gizi) diukur,” ujar Zulhas.
Kualitas Gizi sebagai Kunci Kemajuan
Menko Zulhas menjelaskan bahwa kunci kemajuan Indonesia terletak pada kualitas SDM-nya. Dan, kualitas SDM tersebut sangat bergantung pada asupan gizi yang diterima sejak dini. Oleh karena itu, MBG tidak hanya sekadar program makanan, namun merupakan investasi strategis yang sangat penting.
”Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya aspek profesional dalam penentuan menu, takaran, dan monitoring gizi.
Perkuat Tata Kelola dan Bentuk Tim Koordinasi Lintas Sektoral
Penegasan mengenai kewajiban ahli gizi ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat dan menyempurnakan tata kelola Program MBG. Pemerintah mengakui adanya sensitivitas dan risiko yang harus dihindari dalam pelaksanaan program ini, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.
“Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, kami setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini,” kata Menko Zulkifli Hasan.
Untuk memastikan program berjalan optimal dan tanpa risiko, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG.
Tim ini dipimpin langsung Menko Zulkifli Hasan dan didampingi dua Menko lainnya, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.