Penganggaran pemindahan jalan pun sudah masuk dalam program prioritas tahun 2025 pada PUTR, dan akan mulai dikerjakan awal 2026.
Sementara itu, dari hasil audiensi dengan PPK Pembangunan Sekolah Rakyat (Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Jawa Barat) pada 4 November 2025, disebutkan bahwa kontrak pembangunan dimulai 12 November 2025, dan pekerjaan fisik akan dimulai akhir November 2025.
Meski progres terus berjalan, beberapa hal masih perlu diselesaikan. Antara lain pematangan lahan (land clearing), dokumen lingkungan (UKL-UPL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih diproses.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Survei Lokasi Sekolah Rakyat, Ini Titik yang Dinilai Memenuhi SyaratSekolah Rakyat di Kota Cirebon Mulai Jalan, Sekda: Ini Kepercayaan dari Pusat yang Harus Dijaga
Hafidz mengakui, Dinsos membutuhkan dukungan teknis dari Dinas PUTR untuk melengkapi berkas dalam aplikasi SIMBG. Selain itu, ada persoalan lainnya yang tengah diupayakan agar bisa diselesaikan.
“Kami juga memperhatikan kesiapan peserta didik, tenaga pengajar, dan kondusivitas wilayah selama pembangunan berlangsung,” tambahnya.
Sekadar diketahui, hingga Oktober 2025 tercatat 165 Sekolah Rakyat telah berdiri di seluruh Indonesia dengan hampir sebanyak 16.000 siswa.
Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan nilai welas asih, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan gotong royong. (*)