Kendati demikian, pegiat hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuntut agar langkah ini harus diiringi dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Rekonsiliasi sejarah tidak bisa parsial. Pengakuan harus diikuti dengan penegakan keadilan untuk korban,” tegas Direktur Kontras, Fatimah Syafii.
Daftar Lengkap Tokoh dan Detail Jasa Kritis
Selain tokoh kontroversial, Keputusan Presiden ini juga mengakui jasa besar dari diplomasi, pendidikan, dan perjuangan daerah, yaitu:
Baca Juga:Tancap Gas! Prabowo Perintahkan Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Pisah Total dari PendisPrabowo Perintahkan Cari Skema Utang Terbaik Whoosh Rp116 T: APBN Tak Tersentuh
– Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat): Penggagas Konsep Negara Kepulauan (Wawasan Nusantara), fondasi kedaulatan maritim Indonesia yang diakomodasi dalam Deklarasi Djuanda 1957.
– Rahmah El Yunusiyyah (Sumatera Barat): Tokoh pendidikan perempuan Islam. Dedikasinya melalui pendirian perguruan Diniyyah Putri menguatkan pondasi pendidikan bagi kaum perempuan di era pra-kemerdekaan.
– Jenderal TNI (Purn) Serwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah): Diakui atas peran militer krusial sebagai Komandan Komite Tentara Keamanan Rakyat (TKR) selama periode genting 1945-1949.
– Zainal Abidin Syah (Irian Barat): Gubernur Irian Barat ke-1, pengawal keutuhan wilayah Papua dan pejuang integrasi bangsa.
– Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat/NTB): Pejuang Kesultanan Bima yang gigih melawan kolonialisme di wilayah timur Indonesia.
– Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara): Raja Simalungun yang memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda di Sumatera Utara.
– KH Mas Mansoer (Jawa Timur): Tokoh sentral dalam gerakan Islam modern dan kemerdekaan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Restui Ditjen Pesantren Kemenag, Ini Tiga Tujuan StrategisnyaPrabowo Gebrak Kemenhajum: Biaya Haji Wajib Turun dan Terobosan Kampung Indonesia di Mekah
– Maria Walanda Maramis (Sulawesi Utara): Perintis pendidikan perempuan dan kesetaraan hak di wilayah Timur Indonesia.
Keputusan pemberian Gelar Pahlawan Nasional 2025 ini secara keseluruhan menandai upaya pemerintah untuk menyentuh semua lini sejarah bangsa, dari pilar demokrasi hingga kontroversi Orde Baru. Sekaligus menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo tentang pentingnya menghargai jasa para pahlawan tanpa terkecuali.(*)