CIREBONINSIDER.COM — Peringatan Hari Pahlawan tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan keputusan politik berani dari Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh. Namun keputusan yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 ini segera memicu perdebatan sengit setelah menyandingkan nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah, dengan Presiden RI ke-2, Soeharto.
Anugerah ini dilihat sebagai upaya rekonsiliasi total yang menggugat narasi sejarah lama. Sekaligus menempatkan Gus Dur sebagai Presiden ke-4 RI pertama yang menerima gelar kehormatan tersebut.
Baca Juga:Tancap Gas! Prabowo Perintahkan Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, Pisah Total dari PendisPrabowo Perintahkan Cari Skema Utang Terbaik Whoosh Rp116 T: APBN Tak Tersentuh
Titik Kontras dan Rekonsiliasi Kemanusiaan
Daftar penerima gelar tahun ini menarik perhatian publik karena mewakili kutub historis yang kontras, dari aktivis hak asasi manusia hingga tokoh Orde Baru.
Presiden Prabowo Subianto, dalam sambutannya di Istana Negara, menekankan pentingnya penghargaan atas jasa dan pengorbanan para tokoh bangsa.
“Dengan perlawanan, pengorbanan yang begitu besar, mereka telah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka,” ujar Presiden.
Dua nama dari Jawa Timur menjadi sorotan utama yang menyimbolkan pengakuan terhadap demokrasi dan keadilan sosial:
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Dikenal sebagai Bapak Pluralisme dan Demokrasi. Gelar ini mengukuhkan jasa beliau dalam memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme, mengakhiri penantian panjang pengakuan negara terhadap kiprahnya pasca-reformasi.
2. Marsinah: Kehadiran Marsinah, aktivis buruh yang menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan hak pekerja, mengirimkan pesan kuat dari pemerintah mengenai komitmen terhadap isu-isu keadilan sosial. Gelar ini diinterpretasikan sebagai pengakuan atas perjuangan grassroot dan buruh.
Kontroversi Soeharto: Pisahkan Jasa dari Periode Pemerintahan
Penganugerahan gelar kepada Soeharto, Presiden ke-2 RI, segera menjadi trending topic dan memicu protes dari sejumlah pegiat HAM. Pemerintah berupaya memisahkan jasa kepahlawanan dari periode pemerintahannya yang kontroversial.
Baca Juga:Presiden Prabowo Restui Ditjen Pesantren Kemenag, Ini Tiga Tujuan StrategisnyaPrabowo Gebrak Kemenhajum: Biaya Haji Wajib Turun dan Terobosan Kampung Indonesia di Mekah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyatakan bahwa pengakuan terhadap Soeharto didasarkan pada jasa krusialnya dalam pelucutan senjata Jepang pada 1945 dan peran awal dalam perjuangan kemerdekaan 1945-1949.
”Pengakuan ini fokus pada jasa beliau sebelum menjabat sebagai Presiden, yaitu kontribusi fundamental dalam mempertahankan kemerdekaan,” jelas Mensesneg dalam konferensi pers.