JAKARTA, CIREBONINSIDER.COM– Tren penurunan harga beras di berbagai wilayah Indonesia menjadi sinyal positif keberhasilan intervensi pemerintah.
Namun, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah tidak akan lengah dan justru akan memperketat kontrol harga demi menjamin keterjangkauan pangan secara merata.
Amran menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di seluruh daerah, meskipun data menunjukkan tren positif.
Baca Juga:Harga Beras di Zona 3 Lampaui HET, Pemerintah Pertimbangkan Subsidi Angkutan Kritis ke Wilayah TimurWabup Sumedang: Ubi Cilembu Kunci Kedaulatan Pangan, Bukan Beras
“Harga beras sudah turun. Jadi seluruh Indonesia kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan,” kata Amran dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Data BPS: 225 Kabupaten/Kota Catat Depresiasi Harga
Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu keempat Oktober 2025, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras terus bertambah, mencapai 225 wilayah.
Angka ini melonjak signifikan sebesar 25,69% dibandingkan kondisi pada minggu pertama Oktober 2025.
Perkembangan harga secara rinci menunjukkan:
– Secara provinsi, 33 dari 38 provinsi mencatatkan perubahan harga beras minus atau mengalami depresiasi harga. Provinsi Papua Selatan bahkan memimpin penurunan hingga minus 1,56 persen.
– Harga beras medium secara nasional turun 1,65% dibandingkan September 2025.
– Harga beras premium juga dilaporkan turun 0,69% hingga minggu keempat Oktober 2025.
Fokus Krusial: Kesenjangan HET di Daerah Timur
Meskipun terjadi penurunan harga secara umum, pemerintah menyoroti adanya disparitas harga yang masih terjadi, terutama di wilayah yang bukan penghasil beras. Daerah-daerah ini masih menghadapi harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini masih ada yang di atas HET, terutama yang bukan penghasil beras, seperti daerah timur, di Papua,” ujar Amran.
Namun, ia juga memberikan kabar baik. Intervensi di Papua mulai menunjukkan hasil, terutama di Merauke, Papua Selatan.
Baca Juga:Jabar Tanam Sorgum 5.000 Ha, Gandeng PTDI Siapkan Mesin Ganti BerasTindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Kejagung Panggil 6 Produsen Terduga Pengoplos Beras
“Di Merauke, Papua Selatan, karena kita membuat food estate di sana, itu harga beras bagus,” tambahnya.
Senjata Ganda: Satgas Pengendalian dan SPHP Bulog
Untuk mengatasi kesenjangan dan menjaga kepatuhan HET, Bapanas mengimplementasikan dua langkah strategis:
1. Penguatan Satgas Pengendalian Harga Beras: Satgas ini dibentuk melalui Keputusan Kepala Bapanas RI Nomor 375 Tahun 2025 per 20 Oktober 2025.