CIREBONINSIDER.COM– Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas kepada jajaran menteri Kabinet untuk segera merumuskan skema terbaik dalam menuntaskan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang membebani hingga Rp116 triliun.
Penekanan utama dari perintah ini adalah memastikan bahwa beban utang tersebut tidak akan dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Instruksi ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (29/10) malam.
Ratas Istana: Detail Angka dan Opsi Perpanjangan Masa Pinjaman Dikebut
Baca Juga:Presiden Prabowo Restui Ditjen Pesantren Kemenag, Ini Tiga Tujuan StrategisnyaPrabowo Gebrak Kemenhajum: Biaya Haji Wajib Turun dan Terobosan Kampung Indonesia di Mekah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/10) malam, mengungkapkan bahwa perintah itu ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Mereka diminta menghitung ulang seluruh detail keuangan dan menyusun opsi-opsi strategis.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” jelas Prasetyo Hadi.
Ratas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menunjukkan keseriusan pemerintah mencari solusi finansial yang berkelanjutan untuk Whoosh.
Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah sedang mencari skema terbaik, termasuk perhitungan angkanya dan kemungkinan meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran.
Jaminan Menteri Keuangan: Utang Beban BUMN, Bukan Beban Negara
Masalah utang Whoosh sebesar Rp116 triliun memang menjadi perhatian publik, terutama terkait potensi penggunaaan dana negara.
Namun, Pemerintah secara eksplisit memastikan bahwa utang Whoosh tidak akan menggunakan APBN.
Baca Juga:Prabowo Sebut Korupsi Timah Rp800 T dan CPO Subversi Ekonomi, Kritik Keras Penegakan HukumPrabowo Akui Ribuan Kasus Keracunan di Program MBG, Klaim Sukses 99,99 Persen
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa utang dari proyek tersebut secara struktural menjadi beban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya, bukan beban negara secara keseluruhan.
Sementara itu, upaya konkret untuk restrukturisasi utang Whoosh terus berjalan. CEO Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa tim negosiasi akan segera kembali ke Tiongkok untuk perundingan lanjutan.
Negosiasi ini melibatkan Pemerintah Tiongkok dan perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).