JAKARTA, CIREBONINSIDE.COM– Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan target ambisius untuk tahun 2026, yakni sebanyak 300.000 keluarga penerima manfaat (KPM) berhasil graduasi atau “naik kelas” dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Target ini bukan sekadar angka, melainkan kunci utama dalam upaya terintegrasi pemerintah untuk mencapai nol kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun yang sama. Lonjakan target ini hampir empat kali lipat dari realisasi tahun sebelumnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa akselerasi graduasi ini menjadi pilar utama dalam pemutusan rantai ketergantungan bantuan sosial (Bansos).
Baca Juga:Cerita Naisila dari Indramayu: Ingin Jadi Dokter Langsung Direspons Mensos: Titip Ya Bapak dan Ibu GuruMensos: ASN, TNI, dan Polri Tak Berhak Lagi Terima Bansos, Data Penerima Diperbarui
“Tahun depan kita punya target kira-kira di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat yang mudah-mudahan nanti bisa naik kelas,” kata Mensos Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi pada Selasa (28/10/2025).
Target ini didorong oleh capaian tahun 2025 yang mencatatkan sebanyak 77.000 KPM berhasil mandiri dan “lulus” dari program bansos. “Pada tahun ini sebanyak 77 ribu keluarga yang sudah graduasi, naik kelas,” tambahnya, menunjukkan peningkatan drastis yang diproyeksikan.
Dari Penerima Bansos Menuju Keluarga Berdaya: Program Aftercare
Mensos menjelaskan, KPM yang telah graduasi dari PKH akan mengikuti program pemberdayaan lanjutan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Program ini merupakan strategi aftercare untuk mencegah mereka kembali jatuh miskin.
Tujuan utama dari integrasi program pemberdayaan adalah mencetak keluarga yang mandiri dan berdaya secara ekonomi, memastikan keberlanjutan status mereka, serta menjaga momentum pencapaian sasaran nasional.
Akselerasi graduasi PKH merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen jangka panjang pemerintah.
Selain eliminasi kemiskinan ekstrem pada 2026, pemerintah juga memiliki target besar untuk menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
Baca Juga:Mensos Resmikan 93 Rumah Nelayan Indramayu, Berubah Jadi Kampung SejahteraUsulan Bansos 2025 ke Kemensos Online Belum Direspons? Begini Solusinya
Upaya ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan seluruh pemangku kepentingan, memastikan perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan simultan.
Data Penunjang Perlindungan Sosial dan Ekonomi Rakyat
Mensos juga merinci dukungan sosial dan ekonomi yang telah disalurkan sebagai fondasi program ini:
– Perlindungan Sosial: Saat ini, sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, dengan tambahan 1,3 juta keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa.