CIREBONINSIDER.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melancarkan tantangan terbuka yang menohok kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Tantangan ini dipicu oleh sorotan Menkeu terhadap total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp233 triliun yang mengendap di rekening kas daerah (RKD). Termasuk tudingan deposito Rp4,17 triliun milik Jawa Barat.
​Dedi Mulyadi merespons keras tudingan tersebut dan mendesak Kemenkeu untuk segera mengumumkan secara detail daerah mana saja yang benar-benar menyimpan uang rakyat dalam bentuk deposito, bukan hanya dana yang ‘parkir’ di RKD.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Tetapkan Keadilan Fiskal Jabar: Wajib Prioritaskan Pembangunan Desa Penyumbang Pajak Raksasa 2026MBG Jabar: Dedi Mulyadi Ancam Sanksi Pidana, Anggaran Makanan Rp10 Ribu Wajib
​”Saya sudah cek (ke BJB), tidak ada yang disimpan dalam deposito,” tegas Dedi di Bandung, Selasa (21/10), membantah data yang disampaikan Menkeu Purbaya dalam rapat inflasi daerah pada Senin (20/10) lalu.
​Jabar Bantah Keras dan Kritik Pengelolaan Keuangan Daerah
​Dedi Mulyadi memastikan kas daerah Pemprov Jabar tidak didepositokan di Bank Jabar Banten (BJB). Kritik tajam dilontarkan Dedi Mulyadi terhadap praktik penempatan dana di deposito.
​Ia menilai, pemerintah daerah (Pemda) yang sengaja menyimpan uang dalam deposito menunjukkan ketidakmampuan mengelola keuangan daerah secara optimal.
Seharusnya, dana publik tersebut segera direalisasikan untuk belanja dan mempercepat perputaran ekonomi lokal.
​”Apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah. Itu menunjukkan ketidakmampuan untuk merealisasikan belanja publik,” ujarnya.
​Dedi mengklaim, di tengah program efisiensi anggaran, fokus utama Pemprov Jawa Barat justru adalah upaya untuk mempercepat belanja publik, bukan menimbun dana.
​Dedi Minta Menkeu Umumkan Data Lengkap per Bank
​Inti dari reaksi Dedi Mulyadi adalah desakan kuat agar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa segera mengumumkan data secara terbuka dan terperinci.
Baca Juga:Rp254,4 Triliun Dana Pemda Nganggur di Bank Kena Sentil Menkeu PurbayaTekan Shortfall Pajak Rp103,6 T, Ini Jurus Menkeu Purbaya
​Tantangan ini dilayangkan untuk menghindari opini negatif yang menyamaratakan kinerja semua Pemda.
Dedi khawatir kesan buruk bahwa Pemda tidak mampu mengelola keuangan akan sangat merugikan daerah yang telah bekerja dengan baik dalam mempercepat realisasi anggaran.
​Dedi secara spesifik meminta Menteri Purbaya untuk:
1. ​Mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.