​INDRAMAYU, CIREBONINSIDER.COM— Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital serentak di Kabupaten Indramayu pada 10 Desember 2025 berada di ambang kegagalan total.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, melayangkan peringatan keras.
Ia menyebut ambisi Pilkades berbasis teknologi ini berpotensi hanya menjadi Pilkades hybrid (gabungan digital dan manual) akibat minimnya kesiapan sarana dan prasarana.
​​Kritik utama legislator tersebut menyoroti defisit parah pada perangkat keras.
Baca Juga:RESMI! Indramayu Gelar Pilkades Semi Digital, Pertama di JabarJabar Bikin Terobosan, Siap Laksanakan Pilkades Digital
Rencana awal Pemprov Jabar yang hanya akan memberikan satu unit alat pemungutan suara digital untuk setiap desa yang menggelar Pilkades dinilai sangat tidak memadai.
​“Pilkades digital membutuhkan perangkat yang banyak. Kalau hanya disediakan satu alat per desa, tentu tidak cukup melayani semua pemilih. Ini bisa memperlambat proses dan menimbulkan kendala teknis,” kata Daddy Rohanady di Indramayu, Jumat (24/10/2025).
​Faktanya, satu alat digital hanya mampu melayani sekitar 500 pemilih.
Mengingat Pilkades 2025 akan dilaksanakan di 139 desa dari total 309 desa di Indramayu, keterbatasan alat ini akan memaksa proses pemungutan suara dilakukan secara parsial manual, atau hybrid.
​“Kalau alatnya terbatas, Pilkades akan berlangsung hibrid. Hasilnya tidak akan secepat yang diharapkan dari teknologi dan akuntabilitasnya bisa dipertanyakan,” tegasnya.
​Solusi Jitu: Kolaborasi Lintas Sektor Mendesak
​Untuk mencegah kegagalan digital total, Daddy Rohanady mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengambil tindakan cepat, yakni dengan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menanggulangi defisit perangkat keras.
​Ia menekankan bahwa solusi tunggalnya adalah melibatkan pihak-pihak yang memiliki infrastruktur komputer memadai, seperti perguruan tinggi dan sekolah.
​“Jika perguruan tinggi dan sekolah dilibatkan, kebutuhan perangkat bisa terpenuhi. Hasil Pilkades pun akan lebih cepat diketahui berkat teknologi.
Baca Juga:Cerita Naisila dari Indramayu: Ingin Jadi Dokter Langsung Direspons Mensos: Titip Ya Bapak dan Ibu GuruPemkab Indramayu Siap Terapkan Sistem Digital pada Pilkades 2025, Coblos Lewat Layar Sentuh
Sebenarnya ada solusi jika Pilkades ingin dilakukan 100 persen digital. Jawabannya kolaborasi. Jika ini yang jadi pilihan, kolaborasi harus dilakukan secepatnya,” ucapnya.
​Selain masalah perangkat, legislator ini juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dan administrasi yang harus segera diantisipasi untuk memastikan Pilkades berjalan transparan dan akuntabel:
​-Akuntabilitas Petahana: Pentingnya tidak ada keterlambatan penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) oleh petahana yang kembali mencalonkan diri. LPPD adalah bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.