​CIREBONINSIDER.COM – Perbedaan harga beras yang sangat mencolok antara Indonesia bagian barat dan timur kini menjadi fokus serius Pemerintah.
Dalam langkah strategis meredam lonjakan harga pangan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) atau yang diklasifikasikan sebagai Zona 3, pemerintah secara kritis mulai mempertimbangkan subsidi biaya angkutan.
​Keputusan ini muncul di tengah pengakuan bahwa intervensi harga beras nasional (Program SPHP) dan operasi pasar yang intensif belum mampu mengatasi tantangan logistik yang unik dan mahal di kawasan Timur, termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga:Jaringan "8 Juta Kader" GP Ansor Jadi Senjata Baru Bulog, Amankan Pangan Nasional hingga Pelosok DesaJurus Ganda Prabowo: Garap Desa Nelayan, Tambah 480 Ribu Hektare Sawah, Anggarkan Rp5 T untuk Gudang Bulog
​Disparitas Harga Kian Menganga: Zona 3 ‘Tercekik’ Biaya Logistik
​Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (20/10/2025), mengungkapkan bahwa penanganan harga pangan memerlukan pendekatan yang sangat spesifik. Tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan nasional yang berlaku umum.
​”Masalah diselesaikan sesuai dengan wilayah, sesuai dengan tempat, dan apa kesulitannya. Apakah diperlukan subsidi kah, subsidi angkutan kah, angkutan khusus kah, dan seterusnya,” tegas Sudaryono, menekankan pentingnya menghadirkan keadilan pangan di seluruh zona.
​Data dari Panel Harga Badan Pangan Nasional per 20 Oktober 2025 secara jelas memperlihatkan anomali ini di Zona 3.
– ​Untuk beras SPHP, rata-rata harganya di Zona 3 mencapai Rp13.330 per kg, atau Rp1.135 lebih mahal dibandingkan rata-rata harga di Zona 1 (Jawa-Sumatera).
– ​Disparitas harga paling parah terlihat pada beras medium. Di Zona 3, harga rata-rata beras medium tercatat melonjak hingga Rp16.500 per kg. Angka ini tidak hanya membuat beras di sana Rp3.131 lebih mahal dari Zona 1, tetapi juga telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.500 per kg.
​Data ini menyoroti kegagalan pasar dan logistik dalam menahan harga di wilayah tersebut.
​Kapolri Akui Kendala Logistik: Satgas Pangan Belum Sentuh Timur
​Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam kesempatan yang sama, melaporkan tren positif pemantauan Satgas Pangan Polri. Jumlah kabupaten yang harga berasnya di atas HET telah menyusut drastis, dari 59 menjadi hanya 20 kabupaten.
Baca Juga:Bulog Indramayu Pastikan Beras Bantuan Pangan di Bulan Juli 2025 Layak KonsumsiBagi Masarakat yang Terlibat Judol dan Teroris, Dirut Bulog: Tidak Diizinkan Terima Bantuan Pangan
​Namun, Kapolri secara jujur mengakui bahwa keberhasilan itu terkonsentrasi di Zona 1 dan Zona 2. Zona 3 tetap menjadi pekerjaan rumah utama.