​“Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat,” ucapnya.
​Ia juga mewanti-wanti pejabat negara agar tidak lengah iman, menekankan bahwa kekayaan yang didapat dengan mengorbankan kepentingan rakyat adalah “harta yang haram” dan “rezeki yang tidak baik.”
​Jangan ‘Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah’
​Pada bagian akhir, Prabowo menyinggung isu keadilan hukum, memberikan desakan moral agar penegakan hukum di Indonesia tidak “tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” karena hal tersebut dinilai sebagai kezaliman.
Baca Juga:Digitalisasi Sekolah di Majalengka, Wamendikdasmen: Pastikan Bebas Korupsi dan Tingkatkan Mutu BelajarKasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK, KPK Periksa Tiga Anggota DPR dan Deputi Gubernur BI
​Ia menceritakan keprihatinannya terhadap kasus-kasus kecil yang ditangani secara keras, seperti anak SD yang ditangkap karena mencuri ayam dan ibu-ibu yang ditangkap karena mencuri pohon.
​“Penegak hukum harus punya hati. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu,” tegasnya, menekankan pentingnya empati dan keberanian penegak hukum.
​Dana Rp13,2 T: Potensi Bangun 8.000 Sekolah dan 600 Desa Nelayan
​Uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun tersebut, menurut Presiden, memiliki dampak signifikan bagi rakyat. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk:
1. Renovasi Sekolah: Memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah.
2. Pembangunan Desa Nelayan: Mendirikan sekitar 600 kampung nelayan, yang diperkirakan dapat memberikan penghidupan layak bagi sekitar 5 juta warga pesisir.
Prabowo berterima kasih kepada Kejagung atas kerja keras mereka dalam melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan.(*)