CIREBONINSIDER.COM – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik paling keras terhadap korupsi sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menuding praktik tersebut bukan sekadar kejahatan, melainkan potensi “subversi ekonomi” yang mengancam kedaulatan negara.
Pernyataan tegas ini disampaikan setelah menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dari kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Senin (20/10).
​Dalam pidatonya, Prabowo secara lantang menyoroti dua kasus mega-korupsi yang dinilainya “kejam” dan “sangat tidak manusiawi”: kasus CPO dan dugaan penyelundupan timah ilegal.
Baca Juga:Digitalisasi Sekolah di Majalengka, Wamendikdasmen: Pastikan Bebas Korupsi dan Tingkatkan Mutu BelajarKasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK, KPK Periksa Tiga Anggota DPR dan Deputi Gubernur BI
​Angka Fantastis Rp800 Triliun: Kerugian Negara dari Timah Ilegal
​Selain kasus CPO, Kepala Negara mengungkapkan kerugian negara yang jauh lebih besar dari kegiatan tambang ilegal dan penyelundupan timah di Provinsi Bangka Belitung. Mengacu pada kajian lembaga internasional, Prabowo memperkirakan praktik ini telah berjalan hampir 20 tahun, dengan kerugian mencapai sekitar $3 miliar per tahun.
​“Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp800 triliun,” tegas Prabowo, menekankan bahwa besarnya potensi anggaran pembangunan yang hilang akibat aktivitas ilegal ini.
Angka kerugian Rp800 triliun ini menjadi sorotan utama dan menegaskan kembali skala kehancuran ekonomi akibat korupsi SDA.
​Mengenai kasus korupsi CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng bagi masyarakat, Presiden Prabowo tak segan menyebutnya sebagai tindakan “sangat kejam, sangat tidak manusiawi.”
Ia mengibaratkan uang hasil pengembalian tersebut sebagai kekayaan yang nyaris hilang dicuri dari rakyat.
​“Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” kata Presiden Prabowo, mempertanyakan motif penyelewengan yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
​Harta Haram dan Kedaulatan Negara
​Prabowo mengirimkan pesan peringatan keras bagi para pengusaha dan pejabat negara. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad menegakkan kedaulatan dan tidak akan membiarkan kekayaan negara dikeruk oleh sekelompok orang serakah.