​CIREBONINSIDER.COM – Kementerian Koperasi (Kemenkop) di bawah pimpinan Menteri Ferry Juliantono membuat gebrakan kebijakan yang dinilai fundamental sekaligus radikal.
Kemenkop secara resmi mengumumkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini diizinkan mengelola sektor-sektor strategis yang sebelumnya didominasi korporasi besar. Termasuk tambang mineral dan perkebunan sawit.
​Keputusan strategis itu disambut organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, untuk menjadi mitra utama pemerintah dalam melakukan take over penanganan persoalan desa. Mulai dari keterbatasan listrik, air bersih, hingga kemiskinan struktural.
Baca Juga:LBH GP Ansor Desak KPI Tindak Pidana Program Xpose Uncensored Trans7 dan Hentikan Siaran PermanenJaringan "8 Juta Kader" GP Ansor Jadi Senjata Baru Bulog, Amankan Pangan Nasional hingga Pelosok Desa
​Pernyataan bersejarah ini disampaikan Menkop Ferry Juliantono dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar GP Ansor di Bandung, Minggu (19/10/2025).
Langkah ini dipandang sebagai upaya “jalan pintas” dan agresif untuk mengakselerasi pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di ribuan desa tertinggal di seluruh Indonesia.
​Mandat Baru: Koperasi “Jejer Sejajar” dengan Korporasi Tambang
​Pergeseran kebijakan ini adalah poin yang paling menarik perhatian. Menkop Juliantono mengumumkan perubahan kebijakan fundamental: koperasi kini diizinkan mengelola sektor-sektor strategis nasional.
​“Koperasi kini diizinkan mengelola sektor-sektor strategis seperti tambang mineral hingga perkebunan sawit. Ini adalah mandat baru,” ungkap Ferry.
​Ia secara tegas mendorong kader Ansor—yang banyak menjabat sebagai kepala desa dan pengurus koperasi—untuk memanfaatkan peluang ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan kemandirian ekonomi dari hulu ke hilir.
​Kebijakan ini menjadi kunci dalam visi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) yang diusung Kemenkop.
Ferry meyakini, Kopdes Merah Putih adalah solusi bagi persoalan ekonomi struktural di desa, sekaligus penyeimbang kekuatan pasar.
Baca Juga:Kemenkop Genjot Digitalisasi Koperasi Desa dengan Tiga Platform UtamaJurus Jitu Kemenkop: Ajak Koperasi Desa 'Kaya' dari Kantong Anggota Sendiri
​“Dengan koperasi, harga di tingkat petani bisa naik, sementara harga di konsumen bisa turun,” jelasnya, menunjukkan potensi koperasi sebagai stabilisator harga dan penyeimbang rantai pasok nasional.
​Fokus Ganda: Solusi Infrastruktur dan Kemiskinan Struktural
​Ferry Juliantono menyoroti data disparitas pembangunan yang memprihatinkan. Data menunjukkan masih ada ribuan desa di Indonesia yang belum teraliri listrik dan belasan ribu desa belum memiliki akses internet.