​CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menggebrak akhir tahun 2025 dengan stimulus ekonomi masif.
Total Rp30 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikucurkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan.
​Dana fantastis ini disiapkan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM)—hampir dua kali lipat dari penerima bansos reguler—dan akan disalurkan serentak selama tiga bulan: Oktober, November, dan Desember 2025.
Baca Juga:Target 30 Emas Porprov 2026, Pemkot Cirebon Dukung Atlet Salurkan Bantuan Rp522,5 JutaWaspada! Bantuan Insentif Guru Non-ASN Rp2,1 Juta Jadi Modus Penipuan Phishing
​Menko Airlangga: Dana Berasal dari Efisiensi Anggaran
​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa kucuran dana jumbo ini merupakan hasil dari manajemen fiskal yang ketat.
Kebijakan ini menjadi sorotan utama karena Rp30 triliun tersebut bersumber dari memotong anggaran belanja yang dinilai ‘tidak produktif’.
​”Ini adalah hasil efisiensi dan realokasi anggaran. Yang kuartal keempat [anggaran yang tidak terserap sebelumnya] Rp16,2 triliun, kami tambahkan lagi hingga total Rp30 triliun,” tegas Menko Airlangga saat mengumumkan kebijakan di Kantor Pos Indonesia, Menteng, Jakarta, pada Jumat (17/10).
​Jangkauan Penerima Meluas Hingga Desil 4
​Menko Airlangga membeberkan detail signifikan mengenai perluasan target penerima. Presiden Prabowo disebut menambah jumlah KPM penerima BLT tambahan ini hingga mencapai lebih dari 35 juta keluarga.
​Bantuan ini secara spesifik menargetkan desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN). Jangkauan yang luas ini memastikan BLT menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.
​BLT senilai Rp30 triliun ini bersifat tambahan, di luar skema BLT reguler yang selama ini disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
​Reaksi Mensesneg: Pemangkasan Belanja ‘Tidak Produktif’
​Aspek paling krusial adalah sumber pendanaan, yang diklaim sebagai keberhasilan manajemen fiskal Pemerintah Prabowo.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Tetapkan Keadilan Fiskal Jabar: Wajib Prioritaskan Pembangunan Desa Penyumbang Pajak Raksasa 2026Rp12 Miliar Bantuan Pertanian Tersalurkan di Kabupaten Cirebon
​Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa realokasi anggaran ini dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif.
​”Termasuk juga pada saat akhir tahun kita evaluasi, ternyata kita memiliki kemampuan fiskal untuk merealokasi,” ujar Mensesneg Prasetyo.
​Ia menambahkan, keputusan ini adalah hasil perhitungan matang setelah berhasil melakukan penghematan dari anggaran yang dimiliki sepanjang tahun.