CIREBONINSIDER.COM – Langkah darurat ditempuh Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Kota Cirebon, yang tingkat ketergantungan pasokan pangannya mencapai 96% dari luar daerah, resmi meluncurkan inisiatif “Diplomasi Dagang” yang diperkuat dengan subsidi biaya angkut pangan antardaerah mulai November 2025.
​Inisiatif agresif ini digencarkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon sebagai upaya memutus rantai kerentanan pasokan dan mengendalikan inflasi lokal secara efektif.
Baca Juga:Gerakan Pangan Murah Kota Cirebon Jadi Benteng Pertahanan Krusial Lawan Inflasi dan Ancaman StuntingWali Kota Cirebon Diapresiasi DPR RI: Gebrakan Infrastruktur dan Pelayanan Jemput Bola Jadi Sorotan
​Ketergantungan 96% Jadi ‘Luka’ Utama Cirebon
​Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyatakan bahwa inisiatif ini sangat krusial. Kota Cirebon dideskripsikan sebagai area konsumen murni, bukan produsen, yang menciptakan kerentanan fundamental.
​”Kami membuka peluang distribusi pangan melalui kolaborasi antarpelaku usaha untuk mendukung ketahanan pangan. Ketergantungan masyarakat kota terhadap pasokan luar sangat tinggi. Ini menjadi kelemahan mendasar jika tidak ada perjanjian kerja sama yang kuat dengan daerah produsen,” tegas Elmi di Cirebon, Kamis, 16 Oktober 2025
​Data yang mengkhawatirkan dibeberkan Elmi. Menurutbya, produksi bahan pangan utama, khususnya padi di Kota Cirebon, berada di bawah 1.000 ton per tahun.
Angka ini menjustifikasi mengapa sekitar 96% kebutuhan pangan masyarakat harus dipasok dari daerah penghasil seperti Indramayu dan sekitarnya.
​Strategi “Diplomasi Dagang” Darurat Diluncurkan
​Dalam skema kerja sama ini, DKP3 mengambil peran sebagai fasilitator aktif, mempertemukan langsung pelaku usaha pangan di Kota Cirebon dengan Kelompok Tani Gabungan (Gapoktan) maupun distributor dari daerah produsen.
​”Ini demi memastikan pasokan bahan pokok di Kota Cirebon tetap terjamin sepanjang waktu dan menjaga harga tetap stabil, memutus mata rantai pasokan yang terlalu panjang,” tambahnya.
​Pilot Project Sukses Melalui “Waduli” dan Gapoktan Indramayu
​Sebagai langkah awal yang sudah berjalan, DKP3 merintis model kerja sama ini melalui Warung Peduli Inflasi (Waduli). Program Waduli, yang sebelumnya dibina bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Cirebon, kini dijadikan pilot project dalam kolaborasi distribusi pangan antardaerah.
Baca Juga:MBG Serap 1 Juta Pekerja, Dadan Sebut Program Prabowo Buka Lapangan Kerja MassalKolaborasi Strategis: Gapoktan dan Koperasi Digerakkan untuk Amankan Pupuk Bersubsidi
​”Yang pertama adalah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gapoktan Sri Makmur di Indramayu untuk pasokan beras premium,” jelas Elmi.