CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil langkah strategis yang fokus dan masif untuk memacu potensi ekonomi daerah. Dalam hal ini mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ke tingkat perdesaan.
Strategi ini menyasar setidaknya 6.156 desa wisata di seluruh Indonesia sebagai lokomotif baru.
​Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, fokus utama saat ini adalah membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata.
Baca Juga:Indramayu Cetak Sejarah Baru: Cemara Kulon Jadi Pionir Desa Wisata Ramah Lingkungan Berbasis PLTSKUR BRI Dibuka Lagi, UMKM Bisa Pinjam sampai 500 Juta dengan Bunga 6 Persen Per Tahun
Hal ini disampaikan Maman saat membuka Konferensi Internasional terkait Pariwisata, Gastronomi, dan Tujuan Wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 17 Oktober 2025.
​Menurut Maman, gastronomi—yang erat kaitannya dengan kuliner—merupakan pemantik utama sektor pariwisata.
Apalagi, sektor kuliner berkontribusi sangat signifikan, yakni sekitar 41 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional.
​Saat ini, Indonesia memiliki 6.156 desa wisata yang dinilai memiliki potensi besar sebagai desa percontohan atau skala prioritas untuk pengembangan gastronomi.
​Syarat Mutlak Kualitas dan Higiene Lokal
​Menteri Maman menekankan seluruh aktivitas pariwisata dan kuliner digerakkan pelaku UMKM. Karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Untuk memastikan wisata gastronomi benar-benar mendongkrak ekonomi daerah, Kementerian UMKM menetapkan beberapa prasyarat kunci:
– ​Bahan Baku Lokal: Wajib menggunakan bahan pangan yang berasal dari petani dan nelayan lokal.
Baca Juga:Pelaku UMKM Penting Tahu Keunggulan dan  Cara Pakai WhatsApp Business Biar Usaha Lebih KompetitifWamen UMKM Sebut Cirebon Miliki Fondasi Kuat Kembangkan Pusat Wirausaha Inovatif
– ​Kualitas Usaha: Kuliner harus higienis, kreatif, memiliki cerita dan nilai budaya.
– ​Digitalisasi Pemasaran: Memanfaatkan kanal digital untuk memperluas jangkauan pasar.
​Guna memperkuat pondasi pelaku UMKM, Kementerian UMKM menyediakan serangkaian pelatihan dan pendampingan. Termasuk standar higienitas, kemasan, sertifikasi industri rumah tangga, dan halal.
Selain itu, diberikan pendampingan manajemen usaha, pemasaran digital, hingga program inkubasi bisnis gastronomi di sentra kuliner unggulan daerah.
​KUR Rp300 Triliun Menjadi Penopang Utama
​Faktor permodalan difasilitasi secara agresif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang salah satunya diarahkan untuk sektor pariwisata.
​Kementerian UMKM mencatat, pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan plafon KUR sebesar Rp300 triliun.
Data menunjukkan bahwa hingga 6 Oktober 2025, realisasi penyaluran telah mencapai Rp206,2 triliun yang disalurkan kepada 3,5 juta debitur.