CIREBONINSIDER.COM – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan langkah transformasi digital radikal. Menciptaan aplikasi wajib lapor reses bagi seluruh anggota DPR.
Usulan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sekaligus menjadi solusi agar anggota dewan tidak lagi terpaksa “nombok” kekurangan biaya reses dari kantong pribadi.
​Detail Kegiatan dan Lokasi Terekam, Publik Bisa Verifikasi Langsung
​Dalam kerangka aplikasi yang diusulkan, setiap anggota DPR akan diwajibkan untuk melaporkan secara detail seluruh aktivitas yang mereka jalankan selama masa reses. Mulai dari jenis kegiatan hingga keterangan lokasi persisnya.
Baca Juga:​'Rating War' Picu Konten Perpecahan? DPR Panggil Komdigi, KPI, dan Trans7 Buntut Polemik Tayangan PesantrenDPR Panggil Komdigi, KPI, dan Trans7 Buntut Polemik Tayangan Pesantren
​Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, aplikasi ini dirancang agar publik dapat dengan mudah memverifikasi kinerja wakilnya.
​”Jadi kalau masyarakat ingin buka, ketik misalnya tinggal Sufmi Dasco, gitu. Jadi tinggal buka, dilihat,” ujar Dasco di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
​Setiap anggota DPR akan dibekali satu akun khusus untuk mempermudah pelaporan dan akses publik ke data laporan reses tersebut.
Praktik “Ditembak” di Lapangan dan Anggota Dewan Sering “Nombok” Pribadi
​Usulan aplikasi ini juga secara tidak langsung membuka kotak pandora mengenai dilema pendanaan dan standar kegiatan reses yang selama ini dijalankan anggota dewan.
​Masa reses, sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, adalah periode kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap aspirasi dan membahas persoalan konstituen.
Namun, praktik di lapangan seringkali jauh melampaui standar birokrasi dan alokasi anggaran yang tersedia.
​Dasco mengakui, DPR tidak dapat menetapkan standar baku untuk bentuk kegiatan reses. Karena variasi komponen dan kebutuhan di setiap daerah pemilihan sangat tinggi.
Baca Juga:KPI dan DPR Desak Sanksi Tegas Trans7 Buntut Konten 'Hakimi' Pesantren LirboyoWali Kota Cirebon Diapresiasi DPR RI: Gebrakan Infrastruktur dan Pelayanan Jemput Bola Jadi Sorotan
Anggota dewan seringkali harus menghadapi aspirasi yang bersifat mendesak dan tak terduga.
​”Dalam kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ‘ditembak’ di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu,” ungkapnya.
​Lebih lanjut, Dasco menyoroti realitas pahit: anggota dewan terkadang harus menombok kekurangan biaya reses dari kantong pribadi demi memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di dapil padat penduduk. Isu biaya reses inilah yang menjadi salah satu fokus utama usulan aplikasi tersebut.