CIREBONINSIDER.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi menyatakan menempuh jalur hukum terhadap stasiun televisi Trans7 menyusul penayangan program Xpose Uncensored pada Senin, 13 Oktober 2025. Karena tayangan tersebut dinilai melecehkan martabat pesantren dan menghina tokoh-tokoh yang dimuliakan kalangan nahdliyin.
​Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa telah menginstruksikan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU untuk segera mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan atas insiden tersebut.
​Pelecehan Terang-terangan dan Potensi Gangguan Sosial
​Gus Yahya menyampaikan keberatan dan protes keras. Ia menilai tayangan tersebut tidak hanya mencederai prinsip jurnalisme, tetapi juga berpotensi besar mengganggu ketenteraman sosial.
Baca Juga:Launching Greenhouse, LPBI MWC NU Kapetakan Bagikan 3.500 Bibit Cabai ke WargaTantangan Jauh Lebih Kompleks, Ketua PCNU Kabupaten Cirebon Tegaskan Dai Saat Ini Harus Adaptif
​”Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya dengan nada tegas.
​Dalam kritiknya, ia menyoroti materi tayangan Trans7 yang dianggap menyalahi etika jurnalistik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Materi yang dipermasalahkan itu menampilkan video santri dan jamaah yang sedang menyalami seorang kiai—sebagian bahkan tampak ngesot. Serta momen kiai turun dari mobil.
​Narasi Kontroversial: Amplop untuk Kiai Kaya
​Poin paling sensitif yang memicu kemarahan publik dan PBNU adalah narasi suara (dubbing) yang menyertai cuplikan video tersebut. Narator menyebutkan bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai.
Narasi itu kemudian diakhiri dengan pernyataan kritis: kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri.
​Cuplikan kontroversial ini telah mendapatkan reaksi keras dari beragam pihak. Termasuk seruan #BoikotTrans7 yang ramai digaungkan para netizen di berbagai platform media sosial.
​Tuntutan PBNU: Perbaikan Kerusakan Sosial
​Menyikapi polemik ini, PBNU tidak hanya menuntut pertanggungjawaban hukum, tetapi juga menuntut langkah nyata dan jelas dari Trans7 dan Trans Corporation untuk memperbaiki kerusakan sosial yang telah ditimbulkan akibat tayangan tersebut.
Baca Juga:TP2GP Kunjungi Pesantren Buntet Cirebon, Verifikasi untuk Calon Pahlawan Nasional KH Abbas Abdul JamilCirebon Akui 'Gagal Total' Atasi Sampah Desa, Solusi 'Duit Sirkular' Diterapkan, Warga Siap Panen Cuan
​”Kami menuntut agar Trans7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas, untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut,” ujar Gus Yahya.