CIREBONINSIDER.COM – Kerusuhan di kompleks Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8) lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik. Tetapi juga memicu kerugian negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp8 miliar.
Angka kerugian yang fantastis ini menjadi beban berat bagi anggaran daerah. Memaksa pemerintah setempat mencari solusi untuk menanggulanginya.
”Ini kerugian negara,” tegas Eni Seniwati, Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Cirebon. “Karena itu inventarisasi harus cepat dan akurat agar ada kepastian berapa angka totalnya,” tambahnya.
Baca Juga:Bentrokan di Cirebon: Gedung DPRD Dirusak, Sejumlah Fasilitas Hangus TerbakarDisarpus Turun Selamatkan Dokumen Penting DPRD Kabupaten Cirebon Pasca Demo
Pernyataan Eni menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Kerusakan yang terjadi langsung membebani kas daerah. Mengganggu rencana program pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pemkab Cirebon Fokuskan Anggaran Darurat
Menanggapi kerugian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berupaya menyusun anggaran darurat. Bupati Cirebon Imron mengatakan pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran agar perbaikan Gedung DPRD tidak mengganggu program prioritas lainnya.
”Kami fokuskan, terutama agar tidak mengganggu fiskal daerah untuk pembangunan jalan dan pelayanan dasar lainnya,” ujar Imron.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan efisiensi di sejumlah dinas. Hal ini dilakukan demi memastikan pemulihan bisa berjalan tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan layanan dasar bagi masyarakat.
Transparansi Jadi Kunci
Eni Seniwati memastikan bahwa hasil inventarisasi akhir akan segera diserahkan kepada Bupati Cirebon dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai dasar untuk menyusun rencana pemulihan.
Tak hanya itu, Inspektorat juga berjanji akan membuka hasil inventarisasi kepada publik. Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bagi pemerintah daerah tentang dampak kerusuhan terhadap kas negara.
Baca Juga:Bupati Cirebon Sesalkan Kerusakan Gedung DPRD saat Unjuk Rasa 30 Agustus 2025Aksi Berujung Anarki di Kota Cirebon, Massa Rusak Kantor DPRD hingga Lempar Batu ke Wali Kota
Beban fiskal tambahan yang harus ditanggung pemerintah untuk perbaikan dan penggantian aset yang rusak menunjukkan bahwa kerusuhan bukan hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara finansial.(*)