CIREBONINSIDER.COM -​ Demonstrasi kerap diidentikkan dengan ketegangan, barisan massa yang membentang, teriakan lantang, serta potensi kericuhan.
Namun, pemandangan berbeda tersaji di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Jumat sore, 5 September 2025. Sejumlah elemen mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa dengan cara yang tak biasa: “piknik.”
​Aksi yang diinisiasi oleh BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini dikemas dalam suasana hangat, penuh canda, dan jauh dari kesan mencekam.
Baca Juga:Disarpus Turun Selamatkan Dokumen Penting DPRD Kabupaten Cirebon Pasca DemoKapolresta Cirebon Pastikan Kondisi Aman usai Demo, Tegaskan akan Ada Penegakan Hukum
Alih-alih berbaris tegang, para peserta justru duduk santai di halaman depan Kompleks Parlemen. Mereka ingin membuktikan bahwa gedung wakil rakyat itu seharusnya menjadi ruang yang aman bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
​”Ini adalah cara kami menunjukkan bahwa suara rakyat tidak harus selalu diwarnai kemarahan. Kami bisa berdemonstrasi dengan riang, namun tetap tegas,” ujar salah satu koordinator aksi.
​Aksi Damai dan Tuntutan 17+8
​Dalam unjuk rasa “piknik” ini, massa tak hanya santai, tetapi juga menyuarakan tuntutan yang terangkum dalam 17+8 poin.
Tuntutan ini telah bergulir di media sosial sejak gelombang demonstrasi yang memanas pada akhir Agustus 2025.
​Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek, dan satu tahun untuk delapan tuntutan jangka panjang.
Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari reformasi hukum dan peradilan, perlindungan hak buruh, transparansi anggaran DPR, hingga penegakan HAM.
​Beberapa poin tuntutan utama meliputi, ​reformasi aparat yakni menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, dan menghentikan kriminalisasi demonstran.
Baca Juga:Aksi Refleksi Mahasiswa UIN Cirebon Tuntut Keadilan bagi Ojol Korban Tabrak Lari BrimobBupati Cirebon Sesalkan Kerusakan Gedung DPRD saat Unjuk Rasa 30 Agustus 2025
​Poin tuntutan utama berikutnya adalah transparansi DPR, yaitu membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta mempublikasikan transparansi anggaran.
Selain kedua tuntutan di atas, poin utama lainnya yang tak kalah penting adalah soal kesejahteraan rakyat, yakni memastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja dan mencegah PHK massal.
​”Piknik” dan Simbol Perlawanan
​Unjuk rasa ini dipenuhi dengan beragam aksi kreatif yang mengundang perhatian. Ada yang menggelar lapak buku, memainkan permainan tradisional seperti ular-ularan, hingga menampilkan pertunjukan musik.