CIREBONINSIDER.COM – Sinergi apik antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berhasil meredam gejolak pasca-kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, termasuk gedung DPRD.
Respons cepat ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam kunjungan kerjanya pada Rabu (3/9/2025).
Kerusuhan yang terjadi akhir pekan lalu memang menyisakan dampak fisik yang signifikan. Namun, menurut Wamendagri Bima Arya, penanganan yang sigap dan terkoordinasi oleh Pemkab Cirebon menunjukkan adanya ‘sistem pendinginan situasi’ (cooling system) yang efektif.
Baca Juga:Disarpus Turun Selamatkan Dokumen Penting DPRD Kabupaten Cirebon Pasca DemoBupati Cirebon Sesalkan Kerusakan Gedung DPRD saat Unjuk Rasa 30 Agustus 2025
Sistem ini bukan hanya berhasil meredam emosi publik. Tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tidak terganggu.
”Kalau pun terjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari, saya melihat jajaran Forkopimda telah melakukan langkah-langkah cepat,” ujar Bima, dilansir dari laman resmi Pemkab Cirebon.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan dialog sebagai kunci utama mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.
Arahan khusus dari Menteri Dalam Negeri pun ditegaskan: perkuat komunikasi, silaturahmi, dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat.
Efisiensi Anggaran dan Komitmen Pelayanan
Mengenai pemulihan infrastruktur yang rusak, khususnya gedung DPRD, Bima Arya memastikan mekanisme penganggaran telah tersedia. Pemulihan dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran atau pemanfaatan aset daerah.
Sementara itu, pemerintah pusat masih menunggu laporan detail mengenai kemampuan fiskal daerah untuk menentukan bentuk dukungan tambahan yang diperlukan.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemulihan dan menghindari kegiatan seremonial atau agenda yang tidak esensial.
Baca Juga:Bentrokan di Cirebon: Gedung DPRD Dirusak, Sejumlah Fasilitas Hangus TerbakarAksi Berujung Anarki di Kota Cirebon, Massa Rusak Kantor DPRD hingga Lempar Batu ke Wali Kota
Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi gejolak baru dan memastikan seluruh sumber daya terfokus pada perbaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon Imron menjelaskan bahwa perbaikan kantor dewan akan dibiayai melalui efisiensi anggaran di sejumlah dinas.
Ia menjamin bahwa langkah ini tidak akan mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan pelayanan dasar.
Bupati Imron juga mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai dan menghindari perusakan fasilitas publik.