CIREBONINSIDER.COM- Bupati Cirebon Imron menyesalkan aksi perusakan yang dilakukan sekelompok oknum pendemo di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada Sabtu lalu, 30 Agustus 2025.
Aksi tersebut terjadi di sela-sela unjuk rasa yang seharusnya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat.
Imron menegaskan, meski pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, tindakan merusak fasilitas publik sangat tidak bisa dibenarkan.
Baca Juga:Aksi Refleksi Mahasiswa UIN Cirebon Tuntut Keadilan bagi Ojol Korban Tabrak Lari BrimobKapolresta Cirebon Pastikan Kondisi Aman usai Demo, Tegaskan akan Ada Penegakan Hukum
Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi, Imron menyatakan kerusakan hanya terjadi di Gedung DPRD, sementara kantor dinas lain di sekitarnya dalam kondisi aman.
“Yang rusak itu terfokus di DPRD. Di dinas-dinas lain tidak ada kerusakan, semuanya aman,” ujar Imron di Cirebon, dikutip dari Antara, Senin, 1 September 2025.
Kerusakan ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada fisik gedung, tetapi juga pada alokasi anggaran daerah.
Bupati mencontohkan, dana perbaikan yang dibutuhkan akan mengurangi pos anggaran lain yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan atau program-program vital lainnya.
Perhitungan kerugian akibat aksi perusakan ini masih menunggu hasil kajian dari pihak berwenang untuk memastikan nilai pastinya.
Imron menekankan bahwa setiap tindakan perusakan merugikan masyarakat secara keseluruhan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik kini harus dialihkan untuk perbaikan.
Pintu Dialog Terbuka, Hindari Tindakan Anarkis
Imron mengingatkan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara tertib dan damai.
Baca Juga:Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RIAktor Kericuhan Aksi Massa: Kapolri dan Presiden Prabowo Beri Sinyal Senada
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih mengutamakan jalur dialog dan komunikasi langsung dengan pemerintah daerah.
“Kami pemerintah itu selalu welcome. Mari duduk bersama, berdiskusi, membicarakan keluhan dengan baik. Jangan sampai ada aksi anarkis yang justru merugikan kita semua,” katanya.
Bupati juga menyayangkan kecenderungan sebagian pihak untuk membawa aspirasi hingga ke Jakarta, padahal saluran komunikasi di tingkat daerah sudah tersedia.
Ia menyebut, baik DPRD maupun eksekutif daerah siap menampung dan membahas setiap masukan dari masyarakat.
“Di sini ada DPRD, ada eksekutif daerah, semua bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Imron kembali menyerukan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan tidak disertai tindakan kekerasan.