CIREBONINSIDER.COM – Presiden Prabowo pada Minggu (31/8/2025), memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara darurat di Istana Kepresidenan Jakarta.
Rapat ini diadakan di tengah gelombang demonstrasi besar yang menuntut evaluasi total terhadap kinerja dan integritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
​Dalam sidang yang berlangsung tegang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah keputusan krusial yang ditujukan untuk meredam kegaduhan politik dan sosial serta memulihkan kembali kepercayaan publik.
Baca Juga:Aktor Kericuhan Aksi Massa: Kapolri dan Presiden Prabowo Beri Sinyal SenadaKapolresta Cirebon Pastikan Kondisi Aman usai Demo, Tegaskan akan Ada Penegakan Hukum
​Langkah-langkah Tegas untuk DPR
​Salah satu poin utama yang disepakati adalah pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terbukti terlibat dalam kontroversi dan melanggar kode etik.
Kebijakan ini akan mulai berlaku per 1 September 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi tuntutan masyarakat yang merasa geram dengan ulah para wakil rakyat.
​Selain itu, dalam upaya efisiensi dan menunjukkan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat, pemerintah juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri bagi seluruh anggota dewan.
Kebijakan ini diambil setelah mendapat desakan kuat dari publik yang menilai kunjungan-kunjungan tersebut seringkali tidak relevan dan menghabiskan anggaran negara.
​Pemerintah Buka Diri, Tapi Tolak Anarkisme
​Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen kuat untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Semua kementerian, lembaga, dan bahkan DPR diminta untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa guna menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim komunikasi yang sehat dan konstruktif antara pemerintah dan rakyat.
Baca Juga:Ajak Jaga Cirebon, Wali Kota: Aspirasi Boleh Disampaikan, tapi Jangan sampai MerusakRespons Cepat Prabowo: Ajak Dialog Ketua Umum Parpol dan Setuju Cabut Tunjangan DPR
​Namun, di sisi lain, Presiden juga memberikan peringatan tegas. Meskipun pemerintah membuka diri terhadap kritik, aparat keamanan tidak akan ragu menindak tegas aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum.
Pesan ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang memanas.
​5 Poin Penting Hasil Sidang Kabinet:
​Berikut adalah rangkuman lima poin penting dari hasil rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo:
Poin pertama, ​pimpinan partai harus bertindak tegas. Presiden menginstruksikan pimpinan partai politik untuk segera menindak dan mencabut keanggotaan anggota dewan yang terbukti membuat pernyataan kontroversial atau melanggar aturan.