JAKARTA, CIREBONINSIDER.COM- Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis untuk meredam gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil.
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka, Minggu sore, 31 Agustus 2025, Prabowo secara langsung meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membuka ruang dialog.
Yakni, tatap muka dengan perwakilan kelompok demonstran, termasuk mahasiswa, ojek online, serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil.
Baca Juga:Susul Nasdem, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR RIIni Pidato Lengkap Presiden Prabowo Subianto Terkait Situasi Terkini Indonesia
Permintaan ini datang sebagai respons atas tuntutan publik yang menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial dan gaya hidup anggota dewan.
Turut hadir mendampingi Presiden adalah sejumlah tokoh penting dari lembaga negara dan partai politik.
Antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta para ketua umum partai politik.
Sementara para ketua umum parpol yang hadir antara lain Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Ada juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
Sementara dari DPP Partai Demokrat diwakili Ibas Yudhoyono dan DPP PKS diwakili oleh Sekjen DPP PKS.
Tunjangan dan Kunjungan Luar Negeri Jadi Target Utama
Sebagai bentuk respons konkret, Prabowo menyatakan bahwa DPR akan segera memenuhi beberapa tuntutan utama yang disuarakan publik.
Baca Juga:Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RIAksi Refleksi Mahasiswa UIN Cirebon Tuntut Keadilan bagi Ojol Korban Tabrak Lari Brimob
Salah satu poin penting yang disepakati adalah pencabutan besaran tunjangan anggota DPR RI.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menerapkan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri bagi para wakil rakyat.
“Mereka (DPR) pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi, saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri,” ujar Prabowo, dikutip dari Antara.
Selain dua poin tersebut, Presiden menegaskan bahwa aspirasi lain dari masyarakat juga akan ditampung.
Masyarakat dipersilakan untuk mengirimkan delegasi masing-masing ke DPR RI untuk menyampaikan tuntutan lainnya.
Dialog Damai, Tuntutan Didengar
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi demokrasi.