​Tak lama berselang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI, efektif mulai 1 September 2025.
Keputusan ini disampaikan melalui siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Viva Yoga Mauladi.
​Dalam siaran pers tersebut, PAN menekankan komitmennya untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas wakil rakyatnya. PAN yang lahir dari “rahim reformasi” menyatakan akan terus memegang teguh nilai-nilai tersebut.
Baca Juga:Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR RISusul Nasdem, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR RI
​”PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva Yoga.
Ia menambahkan, PAN percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan selalu berpihak pada rakyat.
​Yoga juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini, menurutnya, diambil sebagai upaya untuk menata kembali perjuangan partai di masa depan, dengan tetap berkomitmen mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi publik melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR.
​Respons Politik Menenangkan Publik
​Penonaktifan empat anggota DPR dari dua partai yang berbeda ini mencerminkan betapa seriusnya situasi politik saat ini. Di mana gelombang protes masyarakat tidak bisa lagi diabaikan.
Keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya partai untuk meredam kemarahan publik dan menunjukkan bahwa mereka mendengarkan suara rakyat.
​Langkah ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi para wakil rakyat lainnya agar lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan pernyataan. Terutama di tengah kondisi sosial-politik yang sensitif.
Kedua partai, baik NasDem maupun PAN, tampak ingin menegaskan kembali peran mereka sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah. Sekaligus meminta publik untuk memberikan kepercayaan penuh kepada proses penyelesaian yang sedang berlangsung.(*)