​Desakan untuk Akuntabilitas dan Keadilan
​Tragedi ini telah memicu respons dari berbagai pihak. Komisi III DPR meminta proses hukum yang tegas. Sementara Menkopolkam menjamin pemerintah akan menginvestigasi kasus ini dengan penuh transparansi.
Bahkan Dankorbrimob telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada keluarga korban dan masyarakat. Selain itu pihak kepolisian juga telah mengambil langkah, Kapolda Metro Jaya menyatakan tujuh anggota Brimob yang terlibat telah ditahan dan sedang diperiksa.
Propam Polri telah menempatkan ketujuh anggota tersebut di penempatan khusus dan berjanji akan melibatkan Kompolnas sebagai pihak eksternal untuk menjamin penanganan hukum yang objektif.
Baca Juga:Ini Nama-nama Tersangka Kasus Gedung Setda Kota Cirebon, Lengkap dengan JabatannyaKorupsi Proyek Gedung Setda Kota Cirebon, Enam Tersangka Ditahan Kejaksaan
​Meski demikian, pakar hukum melihat insiden ini sebagai bentuk “extrajudicial killing” atau pembunuhan di luar hukum. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini adalah pelanggaran HAM serius yang menuntut pertanggungjawaban pidana, bukan hanya sanksi internal.
​Ormawa UIN SSC menegaskan bahwa perjuangan keadilan bagi almarhum Affan adalah perjuangan bersama untuk memperkokoh fondasi negara hukum dan menciptakan perlindungan nyata bagi seluruh warga sipil.
Mereka khawatir, tanpa adanya reformasi yang mendalam, tragedi serupa dapat terulang kembali.(*)